Keputusan Maroko untuk menormalisasi hubungannya dengan Israel yang difasilitas Amerika Serikat (AS) menuai beragam reaksi dari sejumlah negara.
Pada Kamis, Maroko menjadi negara Arab keempat sejak Agustus yang memutuskan menormalisasi hubungan dengan Israel setelah Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Sudan.
Palestina mengecam keputusan Maroko tersebut. Palestina sangat kritis dengan kesepakatan normalisasi, mengatakan negara-negara Arab membatalkan tujuan perdamaian dengan mengabaikan tuntutan lama agar Israel harus menyerahkan tanah Palestina sebelum menerima pengakuan.
Anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Bassal Al Salhi mengecam keputusan tersebut dan mengatakan hal itu tak dapat diterima.
"Setiap negara Arab yang mundur dari Inisiatif Perdamaian Arab (2002) yang menetapkan bahwa normalisasi hanya terjadi setelah Israel mengakhiri pendudukannya atas tanah Palestina dan Arab, tidak dapat diterima dan meningkatkan sikap agresif Israel dan penolakannya terhadap hak-hak rakyat Palestina," tegasnya, dikutip dari Al Jazeera, Jumat (11/12).
Sementara itu, juru bicara Hamas di Gaza, Hazem Qassem mengatakan kesepakatan normalisasi Maroko-Israel itu tidak membantu rakyat Palestina.
“Pendudukan Israel memanfaatkan setiap perjanjian normalisasi baru untuk meningkatkan agresinya terhadap rakyat Palestina dan meningkatkan perluasan permukimannya,” jelasnya.
Sementara itu, Presiden Mesir Abdul Fattah El Sisi, yang negaranya mengakui Israel sejak 1979, menyambut baik langkah Maroko tersebut.
El Sisi memuji perjanjian itu sebagai “langkah penting menuju kerjasama dan stabilitas regional” di Timur Tengah.
