Presiden Filipina, Rodrigo Duterte mengumumkan pada Sabtu, dia pensiun dari politik. Ini merupakan kejutan yang memunculkan spekulasi dia membuka jalan bagi putrinya untuk menggantikannya.
“Sentimen yang berlebihan warga Filipina bahwa saya tidak memenuhi syarat dan bisa menjadi pelanggaran konstitusi sampai melawan hukum, spirit konstitusi untuk maju sebagai wakil presiden,” jelas Duterte, seperti dikutip dari laman France 24, Minggu (3/10).
“Hari ini, saya mengumumkan pengunduran diri saya dari politik,” lanjutnya.
Duterte sebelumnya diperkirakan bakal maju menjadi calon wakil presiden pada 2022 mendatang. Dia tidak bisa lagi maju sebagai calon presiden karena konstitusi membatasi satu kali masa jabatan selama enam tahun.
Para pengamat politik sejak lama menduga Duterte bakal memberikan kejutan, seperti mencalonkan putrinya menjadi capres, Sara Duterte-Carpio, tahun depan.
Sara Duterte, yang menggantikan ayahnya sebagai Wali Kota Davao, menyampaikan tahun lalu dia tidak akan maju untuk jabatan yang lebih tinggi pada 2022 karena dia dan ayahnya sepakat hanya salah satu dari mereka yang akan maju untuk jabatan nasional pada 2022.
Namun keputusan Duterte untuk tidak mencalonkan diri dalam pemilu tahun depan membuka jalan bagi Sara.
“Ini mempermudah Sara Duterte untuk maju,” kata profesor hukum dan politik Universitas Ateneo de Manila, Antonio La Vina.
Namun, lanjutnya, dia tidak mengesampingkan kemungkinan Duterte bisa berubah dan tetap maju menjadi cawapres.
Rodrigo Duterte mengumumkan kabar mengejutkan ini di tempat di mana dia diperkirakan akan mendaftarkan pencalonannya. Duterte tidak menyampaikan secara spesifik kapan dia akan meninggalkan politik maupun mengumumkan siapa penggantinya.
Pendaftaran kandidat capres cawapres dibuka sampai Jumat, tapi pengunduran diri dan penggantian diizinkan sampai 15 November.
Sara diperkirakan akan melindungi Duterte dari dakwaan pidana jaksa Filipina dan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) terkait perang terhadap narkoba yang diduga telah membunuh puluhan ribu orang tanpa diadili, menurut kelompok HAM.
