Kalla Grup berencana membeli saham Jakarta Monorail. Tak tanggung-tanggung, Kalla Group berencana membeli saham mayoritas yakni sekitar 60 persen.
Menurut pengamat perkotaan dari Universitas Trisaksi, Yayat Supriatna pembelian saham tersebut tidak masalah asal dilakukan secara transparan."Monorail adalah program yang bagus untuk solusi mengatasi masalah transportasi di Ibu Kota Jakarta, tetapi memang perlu transparansi. Untuk menghindari konflik kepentingan, semua harus terbuka," ujar Yayat.
Wajar jika publik bertanya-tanya apakah ada semacam politik balas budi di balik niat Kalla Group memiliki saham mayoritas di PT Jakarta Monorail. Dulu, mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyebut dirinya adalah orang pertama yang mengusulkan Joko Widodo alias Jokowi untuk maju di Pilgub DKI. JK bahkan meyakinkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri agar partainya mengusung Wali Kota Solo itu.
Prediksi JK benar, Jokowi akhirnya mampu mengalahkan dominasi Fauzi Bowo alias Foke. Jokowi pun didaulat menjadi Gubernur DKI bersama wakilnya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.Setelah Jokowi terpilih, kini tiba-tiba perusahaan milik Jusuf Kalla berniat membeli mayoritas saham Jakarta Monorail. Jika proses akuisisi tersebut disetujui Jokowi, maka Kalla Group akan menjadi penggarap proyek monorail dengan menguasai 60 persen saham Jakarta Monorail.
Menurut Yayat kerja sama antara JK dengan Jokowi adalah duet maut. JK selama ini dikenal sebagai pengusaha yang berani mengambil kebijakan dan program-program yang bagus, sedangkan Jokowi adalah pejabat yang terbuka.
"JK harus berani menyodorkan teknologi anak bangsa untuk monorail, sedangkan proses tender, pembelian dan lainnya, Jokowi harus berani terbuka dan transparan. Pembelian saham bila jadi oleh JK juga harus bisa diaudit secara terang benderang. Kalau itu dilakukan tidak masalah," imbuhnya.
Secara terpisah, Ketua Komisi B DPRD DKI Selamat Nurdin mengharapkan tidak ada politik balas budi di balik upaya Kalla Group menguasai PT Jakarta Monorail. "Satu yang jelas, jangan sampai ada politik balas budi. Pembelian saham untuk itu harus transparan. Yang kedua, kalau jadi dibeli seharusnya porsi Jakarta lebih besar, jangan porsi JK yang lebih besar," ujar Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Selamat Nurdin kepada PulseFeed, Jumat (11/1).
