Lapindo diminta selesaikan uang ganti rugi ke korban

BP Migas menyetujui PT Lapindo Brantas melakukan pengeboran di lima titik di kawasan Tanggulangin, Sidoarjo pada tahun ini. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi VII dari Fraksi Golkar, Halim Kalla meminta Lapindo Brantas harus menyelesaikan terlebih dahulu biaya ganti rugi kepada masyarakat yang belum terpenuhi."Saya kira Lapindo juga harus menyelesaikan tanggung jawabnya dulu. Kalau ini masukan saya untuk saya tanyakan ke BP migas," ujar Halim Kalla kepada PulseFeed, Sabtu (19/5)Halim beranggapan BP Migas dalam hal ini hanya berkepentingan terhadap minyak saja. Sementara urusan belum terpenuhinya ganti rugi terhadap masyarakat merupakan masalah lain."Saya kira BP Migas kepentingan lainnya hanya soal minyak doang jadi masalah masyarakat yang belum terpenuhi kepentingannya ini juga suatu hal yang lain," kata Wakil Bendahara Partai Golkar ini.Seperti diketahui, melalui BP Migas, PT Lapindo Brantas akan segera melakukan pengeboran di lima titik di kawasan Tanggulangin, Sidoarjo. Mereka mengklaim sudah mendapat persetujuan dari warga sekitar. Dan untuk tahun ini, dari lima titik yang direncanakan, akan dilakukan pengeboran di dua titik terlebih dahulu."Pengeboran akan dilakukan di lima titik dan untuk tahun ini akan dikerjakan dua sumur dahulu. Sumur-sumur tersebut bukan merupakan sumur eksplorasi seperti di sumur lokasi Lusi (Lumpur Sidoarjo), melainkan sumur pengembangan," Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) Perwakilan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Elan Biantoro.Warga terdampak di daerah Siring, Reno Kenongo, Kedung Bendo dan Jatirejo, keberatan dengan rencana itu. Mereka juga menginginkan ganti rugi secepatnya dilunasi.Pada pertemuan terakhir antara warga korban Lumpur Lapindo dengan PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) pada 2 Mei lalu, MLJ yang diwakili Nirwan Bakrie mengaku tak mampu melunasi seluruh ganti rugi. Mereka beralasan hanya memiliki dana Rp 400 miliar. Itu pun untuk aset tanah senilai dibawah Rp 500 juta saja. Sedang yang di atas Rp 500 juta, pihak MLJ masih berjanji akan mencarikan solusinya.