Beranikah KPK periksa Ibas dalam kasus Hambalang?

Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) disebut-sebut sebagai salah satu orang yang menerima uang dari kasus korupsi proyek Hambalang. Nama Ibas muncul karena pernyataan tersirat mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam sebuah wawancara eksklusif bersama salah satu televisi swasta.Anas enggan membeberkan lebih jauh apa maksud pernyataan itu. Anas justru melemparkan misteri maksud perkataannya kepada Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin yang juga Sekretaris Dewan Kehormatan Demokrat yang turut hadir saat melakukan sidang dewan kehormatan pada waktu itu.Politikus PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari mendesak agar KPK segera memeriksa para tokoh yang disebut terlibat dan menerima dana korupsi proyek Hambalang. Menurut dia, KPK tidak boleh gentar dan tebang pilih meski berhadapan dengan penguasa negeri ini."Jika SOP nya mengembangkan kasus berdasar omongan Yulianis, maka siapapun yang disebut harus dipanggil. Tidak boleh ada standar ganda dalam penanganan kasus hanya karena berhadapan dengan kekuasaan," kata Eva kepada PulseFeed, Jumat (1/3).Dia pun mengaku prihatin terhadap KPK yang sudah semakin rentan terhadap intervensi politik. Seperti kasus sprindik, kata dia, persoalan ini semakin memperkuat dugaan adanya intervensi."Saya agak prihatin dengan kasus sprindik yang menimbulkan dugaan adanya intervensi kekuasaan demi tujuan politik," cetusnya.Oleh sebab itu, anggota Komisi hukum DPR ini meminta agar KPK bekerja secara profesional tanpa menghiraukan adanya tekanan dan gangguan dari pihak manapun termasuk penguasa."Kecenderungan ini harus dihentikan dan KPK harus bekerja profesional, independen dan imparsial. Sehingga, dalam pengembangan kasus sepatutnya bersandar pada fakta dan bukti hukum yang ada yang prosesnya tidak tebang pilih," imbuhnya.Suara desakan kepada KPK untuk segera periksa Ibas pun muncul dari Politikus Partai Gerindra Martin Hutabarat.Martin meminta kepada KPK untuk secepatnya memeriksa Anas Urbaningrum dan menyelidiki keterlibatan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) yang diduga menerima uang haram dari proyek Hambalang."KPK perlu mengembangkan penyelidikan terkait keterangan Anas Urbaningrum akan adanya aliran uang dari Nazaruddin ke Sekjen Partai Demokrat. KPK perlu secepatnya menelusuri kebenaran tudingan Anas tersebut dengan secepatnya memeriksa Anas," kata Martin.Anggota Komisi III DPR ini juga meminta agar KPK memeriksa Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin. Karena, kata dia, menurut keterangan Anas, Amir tahu banyak tentang aliran dana Hambalang itu."Baru sesudah itu KPK meminta penjelasan dan mengonfirmasi kebenaran cerita tersebut kepada Nazaruddin yang disebut sebagai orang yang mengucurkan aliran dana kepada Ibas," tegas dia.