Sesumbar Rudi, mau 'bersih-bersih' energi malah dibui

Pagi hari, 26 November tahun lalu, rombongan pejabat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral itu tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka dipimpin oleh Rudi Rubiandini, yang saat itu masih menjabat Wakil Menteri ESDM.Saat itu hadir juga beberapa petinggi dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan Tambang Minyak dan Gas Negara (Pertamina), serta beberapa ahli pertambangan dan perminyakan. Kabarnya mereka berdialog serius dengan pimpinan lembaga antikorupsi itu soal korupsi di sektor energi.Sekitar dua jam lebih mereka bertemu dengan pimpinan KPK. Usai pertemuan, pengganti Almarhum Widjajono Partowidagdo itu pun sempat memberikan pernyataan kepada para pewarta.Merdeka.com masih ingat betul ekspresi Rudi siang itu, yang dengan lantang, sesumbar akan melakukan langkah terencana membersihkan praktik rasuah dari sektor industri energi. Bahkan, dia menyatakan akan mulai membuat nota kesepahaman demi memberantas korupsi itu dengan KPK."Kami tadi sudah berdiskusi dengan KPK tentang seluruh data kegiatan industri migas dan energi. Hasilnya adalah kita akan memulai kerja sama dengan membuat Memorandum of Understanding (MoU/nota kesepahaman) untuk membongkar secara bersama-sama, kalaupun ditemukan, beberapa kegiatan yang bisa dianggap tindakan korupsi. Itu yang akan dilakukan bersama," kata Rudi siang hari itu.Saat itu, mantan Deputi Pengendalian Operasi Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas/sekarang SKK Migas) itu mengatakan, dalam diskusi itu juga dibahas masa depan energi dan kedaulatan energi di Indonesia. Baik dari sisi peraturan perundang-undangan sampai praktik lapangannya."Kami punya kesimpulan kelihatannya memulainya dari hal yang mikro, yaitu urusan korupsi-korupsi yang terjadi. Baik dari Kementerian ESDM, di Pertamina, maupun Kementerian lain," ujar Rudi lantang.Rudi saat itu menyatakan, dengan jalan membersihkan korupsi dari sektor industri energi, dia berharap kepercayaan masyarakat akan meningkat terhadap pemerintah. Sehingga, lanjut dia, bila nanti ada penyesuaian harga BBM atau pengambilan keputusan dalam bidang migas lainnya, masyarakat sudah mengerti. Maklum saja, saat itu memang sedang ribut-ribut isu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak."Ada sesuatu yang dibenahi. Ada sesuatu yang perlu diklarifikasi. Yang paling penting adalah pencegahan agar tidak ada kegiatan-kegiatan yang bisa diindikasikan sebagai korupsi di industri migas," lanjut Rudi.Tidak lama kemudian, industri migas dalam negeri dikejutkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang membubarkan keberadaan BP Migas. Alhasil, setelah itu, pemerintah memutuskan membentuk Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Rudi lantas diangkat sebagai Kepala SKK Migas, dan meninggalkan jabatan Wakil Menteri ESDM. Pemerintah berharap, praktik korupsi terselubung yang diduga menjangkiti BP Migas sejak lama bisa dibenahi secara sistematis.Nahas, tak lama setelah hari raya Idul Fitri pekan lalu, justru Rudi dicokok tim penyidik KPK di rumahnya. Tepatnya pada Rabu (14/8) dini hari, Rudi yang juga dosen Institut Teknologi Bandung itu ditangkap di rumahnya, di Jalan Brawijaya VIII Nomor 30, Jakarta Selatan, karena diduga menerima suap. Menurut informasi diperoleh, duit sogok sebesar USD 700 ribu, atau setara Rp 7 miliar itu diberikan oleh perusahaan minyak asing, Kernel Oil, yang beroperasi di wilayah Asia Tenggara."Diduga sejumlah uang itu diberikan oleh perusahaan asing," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo, lewat pesan singkat, Rabu (14/8).Diduga, Rudi menerima uang suap itu sebanyak dua kali. Pertama sebesar USD 300 ribu sebelum Idul Fitri, dan setelah lebaran USD 400 ribu.Sampai saat ini Rudi dan empat orang lain, yakni dua petugas satuan pengamanan, satu sopir, dan satu orang bernama Simon (diduga pemberi suap) masih menjalani pemeriksaan. Entah apa yang ada di pikiran Rudi saat ini. Sebagai dosen yang dikenal bersih dan idealis, tapi malah terjerumus dalam perkara suap.