Plt Ketua KPK kembali umbar wacana para koruptor dihukum maksimal

Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mengumbar wacana meminta koruptor diganjar hukuman maksimal. Menurut Pelaksana Tugas Ketua KPK, Taufiequrrahman Ruki, di tengah krisis melanda bangsa ini, KPK bakal menuntut hukuman maksimal bagi koruptor masih membandel."Saat ini, kita dalam keadaan krisis. Kita pernah mengalami krisis di tahun 1965, saat itu ada pemotongan uang, kemudian krisis 1998, dan krisis yang terjadi saat ini. Kalau dalam masa krisis ini masih ada orang yang main-main dengan uang negara, maka saya perintahkan jaksa penuntut saya untuk menuntut hukuman maksimal, hukuman seumur hidup, kalau bisa 20 tahun penjara," kata Ruki di Surabaya, Rabu (23/9). Dalam kesempatan itu, Ruki juga menjadi pembicara dalam dialog Pembahasan Penyerapan Anggaran di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015, di Gedung Grahadi Surabaya, Jalan Gubernur Suryo.Di hadapan Jaksa Agung M Prasetyo, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly, Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, serta beberapa kepala daerah di Provinsi Jawa Timur, Ruki menyatakan siap perang melawan koruptor."Kenapa saya ada di sini (KPK)? Saya datang demi Merah Putih. KPK itu lembaga independen, tapi berada dalam NKRI. Apapun akan saya lakukan demi NKRI. Saat ini, kemiskinan sudah makin banyak, PHK massal sudah di mana-mana, makanya jangan sekali-kali main-main dengan uang negara. Saya meminta kepada JPU untuk menuntut pelaku korupsi dengan hukuman maksimal," tambah Ruki.Meski memberi peringatan keras kepada para pejabat negara, Ruki mengimbau para kepala daerah maupun pejabat tidak takut menjalankan semua program-program daerah."Saudara-saudara yang menjabat kepala daerah, tidak usah takut membelanjakan uang negara, karena sudah ada jaminan dari Jaksa Agung, dari Pak Kapolri. Tapi kalau saya tidak menjamin. Begitu saya melihat ada yang main-main, maka kesatuan saya akan turun ke bawah," tambah Ruki.Menurut Ruki, jika pejabat memiliki niat lurus dan sesuai aturan, Ruki meminta para pejabat negara tidak merasa terancam atas keberadaan KPK. "Tidak perlu takut, jangan ragu-ragu kalau kita tidak macam-macam. Laksanakan semua program sesuai aturan. Asal jangan ada kepentingan lain yang terselubung," ucap Ruki.Kalau dalam pelaksanaan program itu ada dinamika, kata Ruki, itu namanya darurat. Ruki meminta pejabat mengambil kebijakan strategis dan tidak perlu takut."Kita melaksanakan kewajiban tentu ada resikonya. Pelaksanaan menyimpang karena kondisi darurat itu namanya diskresi. Jadi boleh. Semuanya jangan dibuat harga mati. Yang utama ada situasi memaksa, tapi harus dicermati betul," lanjut Ruki."Lalu bagaimana inisiasinya (mengatasi masalah), karena pasti menyimpang? Konsultasi ke BPK, nanti ada audit kepatuhan, ada klarifikasi yang diberikan selama 60 hari. BPK akan memberikan pendampingan. Jadi legalkan semua barang, jangan takut. Yang takut itu kalau niatnya memang gak bener," tutup Ruki.