Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa BPJS Kesehatan tidak hanya untuk melayani masyarakat miskin saja. Melainkan juga melayani seluruh masyarakat, tanpa memandang status sosial.
"Kalau dibilang buat orang miskin saja, salah. Dia harus cover semua. Kaya, miskin, tua, muda, suku apapun, Aceh, Papua, semua agamanya apapun itu, dicover. Itu namanya jaminan kesehatan nasional," kata Budi, kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Kamis (1/12).
Kendati demikian, yang menjadi pembeda adalah BPJS Kesehatan bisa mengakomodasi kebutuhan lebih tinggi untuk orang miskin. Sebab, pemerintah memang harus mensubsidi kebutuhan masyarakat miskin.
Sementara, orang kaya harus bayar sendiri, misalnya dengan menggunakan asuransi swasta mereka. "Sehingga orang mampu tidak membebani sistem kesehatan nasional ini," jelasnya.
Advertisement
Keuangan BPJS Kesehatan
Namun, Budi mengungkapkan bahwa keuangan BPJS Kesehatan sebenarnya selalu defisit dalam beberapa tahun terakhir. Dia pun diminta oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengatur keuangan BPJS Kesehatan agar tidak defisit lagi.
Budi kemudian berkaca pada sejumlah perusahaan asuransi yang mengalami masalah keuangan. Misalnya Jiwasraya dan Bumi Putera.
"Saya tahu sekali gagalnya perusahaan asuransi itu seperti apa. Teman-teman lihat ada Bumi Putera, Jiwasraya. Itu gagalnya kenapa sih? Karena janji yang kita berikan, liabilities yang kita janjikan, itu terlalu tinggi dibandingkan dengan kemampuan," papar Budi.
"Jadi misalnya, kita bilang di Jiwasraya nanti, 'kalau pensiun saya akan kasih kamu Rp100 juta. Ini ada Rp10 juta pemegang polis, semuanya saya akan kasih Rp100 juta'. Padahal sesudah kita hitung uang yang ada di perusahaan asuransi tersebut, untuk Rp10 juta orang ini, kalau dihitung sampai mereka pensiun ini dibungain uangnya enggak cukup, cuma setengah," sambungnya.
Oleh karena itu, Budi menilai desain struktur liabilitas BPJS Kesehatan harus dikelola dan diatur dengan baik. BPJS Kesehatan tidak perlu memberikan janji yang terlalu besar kepada pesertanya, sementara kondisi keuangan terguncang.
"Kita harus benar-benar menghitung apakah jaminan yang diberikan BPJS itu benar-benar cukup dengan premi ada. Kalau tidak cukup dilakukan BPJS, apa yang harus dilakukan? Karena kasian dong pemegang polis," ujarnya.
"Sebenarnya jaminan itu tidak usah tinggi, jadi rata seluruh masyarakat Indonesia, tapi satu kelas dan jangan terlalu tinggi, kalau memang kemampuannya segini," kata Budi.
