Susana berbeda tampak di lingkungan SMK dan SMA Taman Siswa Bandung. Sekolah ini lengang dari kemeriahan tahun ajaran baru 2025/2026.
Tak ada siswa-siswi berseragam putih-biru berkalung name-tag kelompok mereka yang berbaris di lapangan untuk mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS). Tak ada para orang tua yang mengantar. Ruang-ruang kelas kosong belaka.
Tidak seperti di sekolah lainnya, kegiatan MPLS di SMK dan SMA Taman Siswa Bandung ditunda hingga akhir bulan Juli 2025. Sebabnya, siswa yang mendaftar di sana masih sedikit, kurang dari jumlah jari tangan manusia.
Ketua Bidang Organisasi dan Panitera Yayasan Taman Siswa, Anwar Hadjah mengatakan di tahun ajaran ini, hanya ada 5 orang yang mendaftar masuk ke SMK Taman Siswa dan 8 orang untuk SMA-nya.
Mirisnya, dari jumlah tersebut semua siswa yang mendaftar ke SMK Taman Siswa tak melanjutkan proses pendaftaran mereka, sehingga jumlah murid baru di sana pun menjadi 0.
Sedangkan dari 8 orang yang daftar ke SMA, 3 orang di antaranya juga menggugurkan pendaftaran mereka.
“Yang SMA 8 tadi itu [jadi] 3 orang, itu juga mengundurkan diri,” katanya saat dijumpai, Jumat (18/7).
“Yang SMK yang 5 orang itu mengundurkan diri. Karena ditarik, diterima di SMK Negeri,” imbuh Anwar.
Dampak Kebijakan Dedi Mulyadi
Anwar mengatakan hal ini terjadi, tidak lepas dari kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menambah kuota penerimaan rombongan belajar di jenjang SMA dan sederajatnya dari sekitar 30 siswa menjadi 50.
Terkait ini, Ia pun berharap pemerintah dapat lebih memperhatikan kelangsungan SMA dan sederajat swasta, khususnya di Yayasan Taman Siswa Bandung. Apalagi, menurutnya, sekolah yang turut ia urus sejak lama memiliki nilai sejarah.
“Jadi saya berharap ada perubahan kebijakanlah supaya kan sekolah swasta itu punya sejarah panjang dalam perjuangan ikut serta dalam mencerdaskan bangsa dan pada zaman Belanda terutama Taman Siswa, Pasundan, Muhammadiyah itu sudah ada sebelum sekolah negeri ada,” katanya.
Ia berharap kebijakan pemerintah dapat lebih memperhatikan nasib sekolah swasta. Tak membuatnya jadi seolah kompetitor dari sekolah negeri.
“Jadi tolong supaya pemerintah ya terutama gubernur itu bijaklah gitu ya. Kalau memang, jadikan mitra sekolah swasta jangan jadikan kompetitor atau pesaing gitu kan,” kata dia.
“Itu saya kira kebijakan-kebijakan yang demikian yang diharapkan oleh semua sekolah-sekolah swasta,” imbuhnya.
