Jokowi akui Tim Transisi terlalu lincah dan bersemangat

Presiden terpilih Joko Widodo mengakui Tim Transisi terlalu lincah dalam menjalankan tugasnya untuk mencari data dan meminta masukan dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Jokowi pun menyerahkan sepenuhnya kepada SBY untuk mempersilakan Tim Transisi konsultasi ke kementerian yang telah ditunjuk."Ya mungkin terlalu lincah, mungkin. Saya ndak ngerti. Saya lapangannya kan ndak tahu, tapi kan tugas tim transisi itu minta data-data kalau diperlukan, itu pun kalau diperbolehkan karena ada yang rahasia negara," ujar Jokowi di Balai Kota DKI, Jakarta, Jumat (5/9).Menurut Jokowi, Tim Transisi siap untuk berkonsultasi dengan kementerian yang telah ditunjuk SBY yaitu Menko Perekonomian Chairul Tanjung, Menko Polhukam Djoko Suyanto dan Mensesneg Sudi Silalahi. Hal tersebut untuk mengurangi intervensi yang dilakukan Tim Transisi Jokowi kepada pemerintahan SBY."Yang mengatur itu dari pemerintah, biar tim transisinya ikut. Konsultasinya mungkin persoalan-persoalan yang tidak bisa diselesaikan biar kita tahu. Tidak ada yang lain ya tugasnya itu. Kalau ke saya memberikan opsi-opsi," kata dia.Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebelumnya telah sepakat dengan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) untuk menunjuk pihak mana saja yang akan berkonsultasi terkait masa transisi. Namun kenyataannya, SBY justru mendapat banyak pesan singkat justru dari luar tim transisi Jokowi."Supaya tertib, dari pihak Pak Jokowi akan memberikan mandat kepada siapa yang akan berkomunikasi dengan kita secara tertulis, disebutkan si A, si B, si C, si D, dan ditandatangani oleh beliau," kata SBY di Sidang Kabinet Paripurna, Jakarta, Jumat (5/9).SBY kemudian menunjuk 2 Menteri Koordinator dan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi untuk mengakomodir permintaan konsultasi dari Jokowi. Alasannya, karena setelah SBY melihat daftar yang akan dikonsultasikan dari Jokowi, kebanyakan terkait isu perekonomian."Nah kita semula setelah saya cek materinya itu, waktu kami bertemu di Bali lebih banyak materi bidang perekonomian, bidang politik, hukum, dan keamanan, serta sesuatu yang lebih umum. Oleh karena itu dulu vocal point, point of contact untuk pemerintahan Menko Polhukam, Menko Perekonomian dan Mensesneg," ujar SBY.