Dua hari lalu, masyarakat ramai membicarakan soal BBM jenis Pertamax dan solar nonsubsidi. Pasalnya, PT Pertamina berencana menaikkan Pertamax menjadi Rp 9.600 per liter dari sebelumnya RP 8.800 per liter dan Biosolar keekonomian menjadi Rp 9.200 per liter.Pertamina juga berencana menaikkan Pertamax Plus menjadi Rp 10.550 per liter dan Pertamina Dex menjadi Rp 12.200 per liter. Kenaikan itu direncanakan dilakukan tepat pukul 00.00 WIB, Jumat (15/5).Namun, kenaikan itu tiba-tiba batal dilakukan. PT Pertamina (Persero) menyatakan tidak ada kenaikan harga seluruh jenis BBM yang dipasarkan perusahaan pelat merah itu."Sampai dengan saat ini, baik pemerintah maupun Pertamina sesuai dengan kewenangannya tidak melakukan perubahan harga Solar/Biosolar bersubsidi maupun Premium. Demikian juga harga bahan bakar khusus tidak mengalami perubahan untuk periode 15 Mei 2015. Kami harapkan informasi ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat," kata Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro dalam keterangan persnya, Jumat (15/5) dini hari.Pemerintah pun beraksi atas pembatalan kenaikan tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengaku tidak mengetahui secara pasti pembatalan kenaikan harga tersebut. Menurut dia, aksi korporasi tersebut merupakan tanggung jawab perusahaan, dalam hal ini Pertamina."Pertamax? Belum tahu saya," ujar dia yang ditemui di kantornya, Jakarta, kemarin.
Advertisement
Sofyan menegaskan pemerintah tidak bisa melakukan intervensi terkait penetapan harga BBM khusus tersebut. Hal tersebut lantaran merupakan kewenangan Pertamina."Itu kan urusan Pertamina," kata dia.Namun, pernyataan Sofyan bertolak belakang dengan yang disampaikan Menteri ESDM Sudirman Said. Jika Sofyan Djalil membantah, Sudirman Said justru membenarkan adanya intervensi pemerintah ke Pertamina untuk batalkan kenaikan harga BBM khusus tersebut."Itu proses yang biasa saja, BBM non subsidi yang dilakukan oleh Pertamina dan subsidi yang dilakukan pemerintah. Kami ingin pisahkan BBM subsidi dan BBM nonsubsidi. Kemarin itu kecampur-campur, akhirnya confuse (bingung)," ujar dia dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, kemarin.Pembatalan kenaikan harga BBM khusus secara tiba-tiba dan tidak kompaknya dua menteri tersebut langsung mendapat reaksi dari sejumlah politikus di parlemen. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menilai pembatalan tersebut adalah bukti tidak adanya harmonisasi yang baik antara pemerintah dengan Pertamina. Dia bahkan menyebut hal ini adalah sebuah sinyal buruk buat pemerintah ke depannya."Saya melihat begitu. Barangkali tim sosialisasinya dan tim pemikirnya belum klop. sehingga ini perlu diadakan singkronisasi, sehingga apapun kebijakan yang dikeluarkan dan disampaikan informasinya ke masyarakat jauh lebih akurat dan tidak perlu dicabut," kata Agus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.
Advertisement
Dia meminta jika belum pasti akan menaikkan harga, sebaiknya tidak terburu-buru untuk mengumumkan. Dia pun mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyorot kinerja menteri-menteri yang membidangi ekonomi."Saya lihat dari dulu, memang tim ekonomi Pak Jokowi ini sangat mengkhawatirkan, bahkan banyak hal-hal yang harus diperbaiki, manakala harus diberikan pengarahan yang cukup kuat," tegasnya.Sementara itu, Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menilai pembatalan tersebut menunjukkan kelemahan pemerintahan Jokowi-JK. Bahkan, hal itu dinilai dapat menurunkan tingkat kepercayaan pasar."Kalau secara umum, sinyal pemerintahan itu koordinasinya jelek, itu nampak begitu, dan itu juga bisa mendatangkan atau melemahkan keyakinan pasar, menjatuhkan wibawa manajemen pemerintahan pasar secara umum," kata Fahri di gedung DPR, Jakarta, kemarin.Menurutnya, para investor bakal memiliki stigma yang buruk kepada Indonesia. ketidakpastian pasar akan membuat mereka berpikir ulang untuk menanamkan modalnya."Jadi nanti orang akan menuduh pemerintahan ini amatir, jelas ini sinyal buruk, bisa mendatangkan menjatuhkan konfiden pasar ke pemerintahan. Sekali lagi mendatangkan ketidakpastian tentunya, Presiden Jokowi harus mengevaluasi ketidakpastian ini, terutama di sektor migas," terang dia.Fahri mengingatkan pemerintah agar tidak main-main dalam mengeluarkan kebijakan. Soalnya, permainan citra tersebut dapat berakibat buruk bagi pemerintah. "Tarik-ulurnya kenaikan itu ada pencitraan fatal sekali," pungkas dia.
