Kontroversi Menko Polhukam dan Menpora berujung reshuffle?

Tedjo dan Imam Nahrawi sempat menjadi sorotan karena pernyataan serta kebijakannya yang dinilai kontroversial.

Randy Ferdi Firdaus
Oleh Randy Ferdi Firdaus - Reporter
Kontroversi Menko Polhukam dan Menpora berujung reshuffle?
Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno ke KPK. ©2015 PulseFeed/dwi narwoko

Isu reshuffle kabinet setelah Lebaran semakin kencang berhembus. Bahkan nama-nama menteri yang akan diganti sudah beredar luas di media massa, meski belum ada konfirmasi resmi dari Istana.Informasi yang diperoleh, jatah menteri Partai NasDem dikabarkan akan dikurangi. Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno yang disebut-sebut bakal kena 'badai' reshuffle. Kinerja Tedjo dinilai tidak begitu baik. Bahkan, di sejumlah kesempatan, politikus NasDem ini kerap melakukan blunder. Misalnya, menyebut pendukung KPK rakyat tak jelas dan mengintervensi Polri agar tak berikan izin Golkar gelar Munas di Bali beberapa waktu lalu."Jangan membakar-bakar massa, mengajak rakyat, ayo rakyat, kita ini, enggak boleh begitu. Itu suatu pernyataan sikap yang kekanak-kanakan. Berdiri sendiri, kuat dia. Dia akan didukung, konstitusi mendukung. Bukan dukungan rakyat yang enggak jelas itu, konstitusi yang mendukung," kata Tedjo beberapa waktu lalu.Pasca pernyataan Tedjo, para netizen bereaksi lewat meme alias konten guyonan. Tak hanya berguyon, netizen juga mengkritik keras hingga menilai Tedjo layak dipecat sebagai menteri.

Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi juga dikabarkan bakal diganti. Belum jelas siapa yang akan menggantikan posisinya di kursi panas Menpora nantinya.Nama Imam juga belakangan mendapat sorotan publik. Bukan karena pernyataannya seperti Menteri Tedjo, tapi karena kebijakannya yang mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pembekuan PSSI. Dengan begitu, seluruh liga resmi sepak bola Indonesia batal digelar.Keputusan menteri Jokowi ini kembali mengundang pro dan kontra di masyarakat. Imam dinilai menyengsarakan rakyat banyak karena telah membekukan PSSI. Dampak atas SK Menpora dirasa luar bagi masyarakat khususnya pecinta sepak bola.Karena hal ini bahkan Imam diancam hak interpelasi oleh DPR. Akan tetapi nyali politikus PKB ini tak kendor, dia tetap berkeras bekukan PSSI sebelum ada perbaikan dari sistem sepak bola Indonesia.Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang paling kencang mengkritik SK Menpora ini. Menurut dia, logika berpikir Imam aneh. Sebab, jika benar ada mafia di PSSI, bukan lembaga yang dibubarkan melainkan mafianya yang ditangkap, seperti yang dilakukan FIFA."Kalau ada mafia ya itu ditunjukan. Di Indonesia itu kayak gini, begitu dia nggak sanggup tangani pajak dia sebut mafia pajak, enggak sanggup urus sepak bola dia bilang mafia sepak bola. Begitu enggak sanggup Migas dia sebut mafia Migas. Semua jadi mafia. Terminologinya pencitraan tapi faktanya enggak ada. Yang benar itu diam saja tapi semuanya ketangkap. Ini enggak ada," kata Fahri.

Selain dua nama itu, Rini Soemarno juga dikabarkan bakal dicopot dari Menteri BUMN. Penggantinya adalah Ignasius Jonan yang digeser dari Menteri Perhubungan.Rini memang yang paling santer bakal diganti. Karena dari awal, Rini tidak mendapat restu dari PDIP untuk masuk di kabinet. Belakangan, Rini juga diisukan melakukan penghinaan kepada Jokowi.Namun demikian, Presiden Jokowi belum mau membicarakan reshuffle saat ini. Bahkan Jokowi terkesan marah saat ditanya wartawan mengenai hal ini. Jokowi meminta agar kerja menteri jangan diganggu dengan isu reshuffle seperti sekarang."Saya sampaikan sekali lagi jangan mengganggu menteri yang baru fokus kerja," kata Jokowi di Cilacap, Selasa, setelah selesai melakukan kunjungan kerja ke Cilacap dan Banyumas dikutip Antara, Senin (30/6).Jokowi terlihat marah saat ditanya soal isu reshuffle dengan menampakkan raut muka yang tidak suka dan terlihat ingin segera mengakhiri sesi wawancaranya.Di sisi lain, ada sederetan nama menteri yang diisukan negatif terkait kinerja maupun isu lain termasuk ijazah palsu hingga menghina Presiden. Namun terkait reshuffle, Jokowi pastikan itu merupakan kewenangannya sebagai presiden."Urusan dan keputusan itu ada di Presiden, sudah saya sampaikan berkali-kali," katanya.

Rekomendasi