Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo akan menerima Bintang Mahaputera dari Presiden Joko Widodo. Pemberian penghargaan ini dinilai sebagai ujian bagi Gatot.
Politikus PKS Nasir Djamil menilai pemberian tanda jasa kepada Gatot menjadi ujian sebagai Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang kritis terhadap pemerintah.
"Sebagai elit di KAMI tentu ini ujian bagi Gatot Nurmantyo apakah setelah menerima penghargaan ini masih tetap kritis kepada kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat?," kata Nasir di Jakarta, Rabu (4/11).
Menurutnya, kedewasaan politik Gatot sedang diuji dengan penghargaan tersebut. Gatot diminta melihat jernih pemberian tanda jasa itu karena bentuk penghargaan negara.
"Semoga Gatot Nurmantyo bisa melihat secara jernih bahwa penghargaan ini dari negara bukan dari Jokowi. Kebetulan saja Jokowi sebagai kepala negara yang mendapat kesempatan untuk menyematkan penghargaan itu. Di sini kedewasaan politik sedang mendapat ujian," kata anggota Komisi II DPR ini.
Advertisement
Momentum pemberian penghargaan dipertanyakan
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin mengatakan, pemberian tanda jasa dan bintang jasa kehormatan biasanya dilaksanakan sebelum hari Kemerdekaan 17 Agustus.
"Jadi kurang biasa kalau ada seseorang yang mendapat tanda jasa atau bintang kehormatan pada bulan November ini," ujar Hasanuddin dalam keterangannya, Rabu (4/10).
Sementara, untuk gelar pahlawan diberikan sebelum tanggal 10 November dalam rangka memperingati hari pahlawan.
Hasanuddin mengatakan, pemberian tanda jasa sudah sesuai UU No.20 Tahun 2009. Tanda jasa diberikan kepada orang yang berjasa kepada negara dan negara meski seseorang pernah mengkritik pemerintah.
"Sah saja sebagai kepala negara memberi tanda jasa bintang mahaputra. Karena pemberian ini toh sudah melalui Dewan Tanda Kehormatan," ujarnya.
