Kapolri Pantau Pembangunan Jembatan Bailey Sumbar, Percepat Pemulihan Pascabencana

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memantau pembangunan jembatan bailey di wilayah Agam, Sumatera Barat, pada Sabtu (14/2). Pemantauan ini bertujuan mempercepat pemulihan akses dan mobilitas masyarakat di wilayah terdampak bencana hidrometeorologi yang terjadi akhir November 2025. Kegiatan tersebut dilakukan secara virtual dari Polda Sumatera Utara (Sumut), Medan, di sela pelepasan bantuan kemanusiaan Polri.

Proyek vital ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto dalam membantu seluruh masyarakat, khususnya yang sedang terdampak bencana alam. Jembatan bailey yang dibangun di Subarang Aia dan Sawah Laweh diharapkan bisa segera beroperasi penuh. Hal ini krusial untuk mendukung kelancaran aktivitas sosial dan perekonomian warga setempat.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri juga melakukan interaksi dengan masyarakat, menegaskan personel kepolisian bersinergi dengan warga terus bergerak agar jembatan tersebut bisa segera beroperasi. Selain pembangunan jembatan, perbaikan pascabencana juga mencakup penyelesaian hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) di beberapa lokasi.

Sinergi Polri dan Masyarakat Percepat Infrastruktur Vital

Jenderal Sigit menyatakan bahwa pembangunan jembatan bailey di wilayah Agam, Sumatera Barat, terus dipantau perkembangannya. Proyek ini menjadi prioritas utama demi mengembalikan konektivitas yang terputus akibat bencana. Keterlibatan aktif masyarakat bersama personel kepolisian menjadi kunci dalam percepatan pengerjaan.

Jembatan yang berlokasi di Subarang Aia dan Sawah Laweh ini akan menjadi urat nadi bagi masyarakat terdampak. Keberadaannya sangat penting untuk memastikan distribusi logistik dan mobilitas warga dapat berjalan lancar kembali. Pemulihan akses ini diharapkan dapat memicu bangkitnya kembali roda perekonomian lokal.

Kolaborasi antara Polri, TNI, serta kementerian dan lembaga terkait terus diperkuat untuk mendukung upaya pemulihan. Sinergi ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam penanganan pascabencana secara komprehensif. Tujuannya adalah memastikan seluruh aspek pemulihan dapat berjalan efektif dan efisien.

Bantuan dan Pemulihan Pascabencana di Sumatera Barat

Upaya pemulihan pascabencana tidak hanya berfokus pada infrastruktur jalan, tetapi juga pada penyediaan hunian bagi warga. Kapolri menekankan pentingnya penyelesaian hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) di lokasi terdampak. Ini merupakan langkah konkret untuk memastikan masyarakat memiliki tempat tinggal yang layak dan aman.

Sebelumnya, Pemerintah Pusat melalui kementerian dan lembaga terkait telah menyalurkan bantuan senilai Rp4,5 miliar untuk perbaikan rumah rusak ringan dan sedang tahap satu. Bantuan ini disalurkan kepada korban bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir November 2025. Wali Kota Padang, Fadly Amran, pada Jumat (13/2) mengungkapkan bahwa dana tersebut telah masuk ke rekening masing-masing penerima manfaat dan dikoordinasikan bersama bank setempat.

Sebanyak 248 unit rumah rusak ringan dan 27 unit rusak sedang menjadi prioritas penerima bantuan pada tahap pertama. Pemerintah Kota Padang juga aktif mendorong percepatan pembangunan hunian tetap. Tiga lokasi telah disiapkan untuk relokasi warga yang terdampak bencana, menunjukkan keseriusan dalam penanganan jangka panjang.

Sumber: AntaraNews