Pembangunan infrastruktur yang sedang gencar dikampanyekan oleh pemerintah untuk menjaring investor asing masuk ke Tanah Air, membutuhkan dukungan dari semua pihak.
Ketua Apindo Sofjan Wanandi mengungkapkan, pengusaha untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek infrastruktur salah satunya adalah regulasi yang mudah berubah dari pemerintah Indonesia.
"Infrastruktur itu risikonya selama tidak punya kepastian hukum, ya siapa berani investasi, investasinya besar sekali infrastruktur itu, tidak bisa sedikit-sedikit," kata Sofjan di Hotel Ritz Carlton, Senin (22/10).
Menurutnya, sangat berisiko bagi para penanam modal jika di tengah perjalanan investasi ternyata pemerintah merubah regulasi. "Apalagi di tengah jalan punya regulasi, daerah tambahan-tambahan proyek, mau tambah atau ekspansi proyek susah, harus dihadapkan regulasi, semua stagnan," katanya.
Sofjan mendesak pemerintah memiliki badan khusus yang menangani persoalan infrastruktur termasuk kelancaran program masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI) yang dinilai kalangan pengusaha masih bersifat mengawang-awang.
"Maka dari itu saya katakan, kita ini yang paling susah di Indonesia ini koordinasi sekarang ini. Karena kita tahu lah bagaimana susahnya. Maka dari itu saya usulkan ada satu badan infrastruktur, terutama putusan MP3EI di 6 koridor itu. Bikin seperti BKPM, jadi seluruhnya itu masuk dalam satu badan seperti BKPM. Semua departemen ada di sana dan itu diselesaikan proyek-proyek mana prioritas utama dari tiap-tiap koridor," katanya.
