Pemerintah diminta untuk mengutamakan pengembangan industri pariwisata di Tanah Air. Dengan begitu, pemerintah bisa menekan defisit perdagangan jasa yang diperkirakan bakal semakin besar saat Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) diberlakukan pada 2015.
Peneliti Senior Center of Reform Economic Indonesia (CORE) Muhammad Faisal mengatakan dalam satu dekade terakhir Indonesia memiliki defisit perdagangan jasa Indonesia yang lebih besar ketimbang negara Asean lainnya. Jurang defisit tersebut diperkirakan semakin lebar jika pemerintah tidak segera mengantisipasinya saat MEA dijalankan pada 2015.
"Defisit neraca perdagangan jasa ini berpotensi akan semakin besar lagi dengan diperluasnya liberalisasi di sektor jasa dalam MEA 2015," ujar Muhammad Faisal, di Jakarta, Rabu (26/2).
Untuk menekan pelebaran defisit neraca jasa, lanjutnya, pemerintah harus fokus mengembangkan sektor jasa potensial, semacam pariwisata. Sebagai informasi, jasa perjalanan menjadi penyumbang terbesar defisit neraca jasa Indonesia di Asean, tahun lalu.
"Sayangnya sektor pariwisata Indonesia kurang dikelola secara maksimal sehingga surplus yang diperoleh dari sektor jasa perjalanan masih jauh dibawah Thailand, Malaysia dan Vietnam," jelasnya.
Selain penyumbang devisa negara, menurut Faisal, pariwisata juga memiliki keuntungan komparatif yang besar. "Budaya lebih kaya dan unik, serta karakter orang Indonesia yang ramah," katanya.
Tidak hanya itu, pengembangan pariwisata juga memiliki efek berganda atau multiplier effect ke sektor bisnis lain, seperti, perhotelan, perbankan, transportasi, makanan dan minuman, industri kreatif dan usaha kecil menengah. Itu artnya, tenaga kerja yang terserap dan nilai tambah yang dihasilkan bakal semakin besar.
"Dengan menjadikan pariwisata sebagai sektor prioritas, Malaysia mampu mempekerjakan 2 juta tenaga kerja atau 16,4 persen dari total angkatan kerja dari pariwisata pada tahun 2011," ungkapnya.
Atas dasar itu, dia meminta pemerintah untuk lebih menggunakan pendekatan bisnis ketimbang birokratik dalam mengelola pariwisata. "Dengan pendekatan bisnis lebih cepat, efisien, responsif tangkap peluang bisnis yang ada,"jelasnya.
Dia mencontohkan, pariwisata di Malaysia tidak dikelola oleh Kementerian Pariwisara, tetapi lembaga bernama Malaysia Tourism Promotion Board (MTPB). Lembaga nonkementerian tersebut dinilai berhasil mempromosikan objek wisata Malaysia dikancah internasional.
"Tanpa terobosan baru, pariwisata Indonesia akan terus tertinggal dari negara-negara tetangga yang lebih sigap tangkap peluang," tegasnya.
