Kemarin, Serikat Pekerja Bank Tabungan Negara (BTN) menyebut perseroan mengalami kerugian atas rencana Kementerian BUMN melimpahkan saham Bank BTN ke Bank Mandiri. Kerugian yang dimaksud adalah menurunnya dana pihak ketiga (DPK) BTN hingga Rp 1,4 triliun. Belum termasuk penurunan harga saham.
Direktur Utama BTN Maryono membantahnya. "Jadi (wacana akuisisi) itu tidak membuat ada kerugian," tegas Maryono di Gedung BEI, Jakarta, Rabu (7/5).
Namun dia tidak menjelaskan lebih lanjut soal pernyataan dari serikat pekerja. Dia hanya menjelaskan bahwa rencana akuisisi merupakan domain Kementerian BUMN untuk menguatkan industri perbankan secara keseluruhan di tingkat regional.
"Tetapi, masing-masing bank mempunyai perencanaan, sehingga dengan adanya (wacana) ini, perencanaan masih seperti semula," jelas dia.
Selanjutnya, kata dia, BTN akan tetap mempertahankan eksistensi dalam penyaluran kredit perumahan bagi masyarakat menengah ke bawah. Maryono menegaskan, lini bisnis perseroan akan tetap mengandalkan pembiayaan perumahan yang selama ini berkontribusi 87 persen dari keseluruhan penyaluran kredit. Sisanya merupakan pembiayaan non perumahan, namun tetap memiliki keterkaitan dengan sektor perumahan.
"Sekarang portofolio kredit KPR BTN yang subsidi 45 persen dan 55 persen non subsidi. BTN tidak hanya andalkan program pemerintah, tapi juga market yang membutuhkan KPR walaupun sudah dilakukan bank-bank lain. Tapi saat ini BTN masih menjadi market leader dengan 24 persen," tutup dia.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Satya Wijayatara menuturkan, isu akuisisi BTN oleh Mandiri menyebabkan Dana Pihak Ketiga (DPK) BTN turun sebesar Rp1,4 triliun. Penurunan juga terjadi pada saham BTN.
"Saya katakan ada kemiripan. Saya malah mencurigai ada agenda yang tidak pernah jelas dan ada upaya untuk melakukan pencurian secara diam-diam. Sekarang contoh di tempat saya insider trading terjadi kan. Harga saham saya digoreng ke angka 800 kemudian dengan isu akuisisi ke 1300," ujarnya, Selasa (6/5).
