Ekonom senior Emil Salim mencermati visi-misi ekonomi kedua pasangan capres-cawapres yang dalam beberapa hal dinilai belum realistis. Prabowo Subianto - Hatta Rajasa atau Joko Widodo - Jusuf Kalla, sama-sama mematok target pencapaian tinggi bila berkuasa hingga 2019 mendatang. Salah satu poinnya adalah pertumbuhan ekonomi mencapai 7 persen.
Emil menilai, prasyarat dasar untuk mencapai ambisi itu adalah pembentukan kabinet diisi kalangan profesional. Dia mengistilahkannya kabinet kerja, atau dalam terminologi Belanda 'zaken kabinet'.
"Dengan terbentuknya kabinet kerja, maka bukan orang berpolitik dalam kabinet, tapi mereka di kabinet untuk bekerja," ujarnya dalam diskusi dihelat Indonesia Research & Strategic Analysis (IRSA), di Jakarta, Rabu (2/7)
Kabinet yang kuat juga diperlukan, mengingat masing-masing kubu capres berhasrat membangun banyak sektor. Baik itu pangan, infrastruktur, hingga memperkuat pasar keuangan.
Luasnya cakupan hal yang harus dibenahi membuat presiden mustahil mengurus segala sesuatu. Alhasil beberapa isu harus didelegasikan kepada menteri ataupun bawahannya.
Kalau posisi di kabinet melulu diisi politikus hanya karena bagi-bagi kursi sebagai kontrak dagang sapi, Emil yakin janji selama kampanye tak akan tercapai di akhir masa jabatan Prabowo maupun Jokowi.
"Jangan rencana bagus, tapi pelaksananya ngawur. Jadi yang diajak bekerja harus mengerti aap yang dimaksud, mereka harus memiliki mimpi yang sama dalam lima tahun, sehingga tercapai misi yang diharapkan," urai Emil.
Selain itu, visi-misi ekonomi Prabowo-Jokowi rata-rata masih mikro. Untuk Prabowo misalnya pembukaan 10 juta hektar sawah baru dari hutan rusak, atau pengembangan bioetanol.
Setali tiga uang, Jokowi juga terlalu fokus pada hal-hal mikro seperti penyediaan gudang pascapanen untuk petani dan nelayan.
Emil melihat keduanya kurang punya rencana jangka panjang. Jelang pemilihan umum, dia berharap masing-masing kubu mempertajam visi pembangunan Indonesia minimal hingga 2030.
"Jokowi dan prabowo sangat terpukau pada short term, yang bisa dihadirkan pada 2015. Padahal sebagai presiden dia bukan memecahkan masalah teknis, dia bangun bangsa. Sebaiknya mereka mengantisipasi perubahan jangka panjang, seperti tren demokrasi daerah. Kemudian bagaimana lingkungan, over eksploitasi di Riau, Kalimantan, bagaimana kalau sumber daya alam habis," kata Guru Besar (Emeritus) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini.
