Kegaduhan yang terjadi jelang pelantikan presiden terpilih Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi berdampak anjlok nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) dan melemahnya IHSG. Kondisi ini disebut-sebut sebagai bentuk kepanikan investor dan pelaku pasar modal akan ketidakpastian politik dalam negeri.
Namun, kepanikan tersebut dapat diredam manakala Jokowi berani menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
"Pasar sedang menunggu apakah Jokowi berani atau tidak untuk ambil keputusan pahit demi menyelamatkan APBN," ujar Pengamat Ekonomi dan Pasar Modal Fauzi Ichsan, di Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (11/10).
Pasar menilai, dengan menaikkan harga BBM bersubsidi akan membuka peluang bagi Jokowi untuk dengan mudah merealisasikan program pembenahan infrastruktur yang selalu diutarakan.
"Kenaikan harga BBM yang diharapkan cukup tajam supaya penghematan yang ada cukup signifikan untuk pembangunan proyek di 2015," paparnya.
Sinyal yang diberikan tim transisi Jokowi beberapa waktu lalu, harga BBM bakal dinaikkan sebesar Rp 3000. Dia menyebut ada penghematan signifikan terhadap anggaran negara.
"Dengan kenaikan Rp 3000 per liter bisa menghemat sekitar 46 persen (anggaran negara) dan diperkirakan defisit APBN bisa turun di bawah 2 persen dari PDB," ungkapnya.
Dia menjelaskan, kenaikan harga BBM tak bisa ditawar mengingat anggaran negara sudah terlalu terbebani dengan impor minyak. Produksi minyak bumi 800.000 barel per hari. Sedangkan, konsumsi per hari sebesar 1,5 juta barel. Jadi secara netto, saban hari Indonesia harus impor minyak bumi 700.000 barel per hari.
"Impor tersebut dibeli Pemerintah sesuai harga pasar yakni Rp 12.000 per liter, sedangkan dijual di sini Rp 6.500," ungkapnya.
Dengan demikian, lanjut Fauzi, negara mengalami selisih keuangan. "Nah selisihnya ini diisi dengan subsidi. Subsidi dibiayai oleh utang," paparnya.
