Setiap jelang tutup tahun, pengusaha, pemerintah dan buruh berunding menentukan besaran upah yang harus diterima buruh. Proses ini terkadang diselingi aksi turun ke jalan para buruh karena besaran upah yang tidak sesuai dengan komponen hidup layak dan inflasi. Terakhir, adanya keberatan pengusaha terhadap UMK Bekasi yang ditetapkan sebesar Rp 2,9 juta per bulan.
Padahal, tugas pemerintah adalah menekan inflasi sehingga pengusaha dan buruh bisa menemukan titik temu. Pemerintah berjanji, akan melakukan berbagai peningkatan fasilitas agar kewajiban pengusaha terkait upah bisa ditekan.
"Di jangka depan pemerintah harus melakukan beberapa investasi kawasan industri. Pemerintah akan bangun rusun, kemudian bangun sekolah, bangun fasilitas kesehatan, sehingga biaya langsung yang dibayar oleh buruh akan berkurang, dengan demikian kesejahteraan mereka meningkat," ujar Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil di Istana Negara, Senin (17/11).Dia menegaskan, pemerintah ingin kesejahteraan buruh meningkat, tetapi produktivitas buruh pun bisa meningkat. "Kebijakan mengenai UMP, harus dilihat kasus per kasus. Di satu pihak kita memerlukan sektor formal lebih banyak bergerak, lebih banyak bekerja, di pihak lain juga inginkan kesejahteraan buruh lebih baik. Seimbang."Sofyan menegaskan, yang harus ditekan saat ini adalah biaya transportasi buruh yang sangat besar, karena jauhnya jarak rumah dengan tempat kerja. Sehingga, terobosannya adalah mengembangkan banyak kawasan industri. "Ini kan baru sebulan pemerintah, tapi kita di anggaran depan, akan melakukan perbaikan APBN, misalnya bagaimana membangun rusun, rumah susun, fasilitas kesehatan, fasilitas sekolah di kawasan industri," katanya.
