Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda (Hipmi), Mardani H Maming geram pada 35 pengurus Hipmi daerah yang tidak memberikan penilaian kepada kepala daerah masing-masing. Kesempatan memberikan penilaian tersebut malah disia-siakan.
"Kemarin Sekjen melaporkan ada 35 kabupaten yang tidak sama sekali memberikan penilaian kepada kepala daerah. Padahal banyak pihak yang menunggu memiliki kesempatan untuk memberikan penilaian kinerja para bupati hingga gubernur," kata Maming dalam Rapat Koordinasi Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Jakarta, Jumat (18/6).
Maming meminta pengurus daerah harus memperhatikan hal tersebut dengan baik. Bila bisnis yang telah dijalani sudah mapan, sebaiknya tugas tersebut tetap dilakukan untuk membantu sesama pengusaha daerah.
"Kalau Anda sudah sejahtera, gunakan kesempatan tersebut untuk bantu sesama pengusaha yang belum sukses," kata dia.
Advertisement
Beri Sanksi
Menurut Maming, kesempatan tersebut bisa menentukan kepala daerah mendapatkan Dana Alokasi Umum (DAU) yang nilainya berkisar antara Rp 15 miliar hingga Rp 20 miliar. Selain itu, penilaian tersebut juga bisa dimanfaatkan sebagai cara untuk membangun hubungan strategis dengan pemerintah setempat.
"Ini peluang dan salah satu langkah strategis yang dimiliki anak Hipmi untuk memiliki hubungan yang bagus dengan kepala daerah," kata dia.
Dia pun meminta pengurus pusat untuk memberikan sanksi tegas kepada pengurus daerah yang tidak memberikan penilaian tersebut.
"Ini jadi catatan saya bagi DPD yang DPC nya tidak melakukan penilaian. Nanti ada sanksi yang dibuat Sekjen dan OKK," kata dia mengakhiri.
