Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengakui biaya logistik di Indonesia masih tinggi. Sehingga, Indonesia kalah bersaing dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN, termasuk Malaysia.
"Biaya logistik kita masih mahal, 23 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Masih tinggi dibandingkan negara lain, termasuk Singapura yang bisa 8 persen, India 13 persen, dan Malaysia 13 persen," ungkapnya dalam webinar di Jakarta, Selasa (23/11).
Menteri Erick menerangkan, tingginya biaya logistik di Indonesia disebabkan oleh lima persoalan klise. Pertama, regulasi pemerintah yang tidak kondusif.
Kedua, efisiensi value chain (rantai bisnis) darat yang rendah. Hal ini tercermin dari kurangnya akses layanan jalan, kereta, dan transportasi penunjang seperti truk. Ketiga, efisiensi value chain (rantai bisnis) maritim yang belum optimal. Misalnya, pelayaran yang terfragmentasi dan besarnya penggunaan kapal kecil.
"Keempat, operasional infrastruktur pelabuhan tidak optimal. Dan kelima, supply-demand yang tidak seimbang," bebernya.
Maka dari itu, Kementerian BUMN telah menginisiasi pembentukan Pelindo Indonesia (Pelindo Group) untuk memudahkan koordinasi pengelola pelabuhan di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian, meningkatkan produktivitas dan efisiensi melalui standardisasi proses bisnis dan layanan secara profesional.
"Sehingga, akan berdampak terhadap penurunan biaya logistik secara bertahap," tutupnya.
