Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Adi Setianto menargetkan, penyaluran dana subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga Rp23 triliun pada 2022. Angka terebut setara pembiayaan untuk 200.000 unit rumah.
"Untuk tahun 2022 kami ditargetkan menyalurkan pembiayaan KPR (Kredit Perumahan Rakyat) FLPP sebanyak 200 ribu unit rumah atau sekitar Rp23 triliun," kata Adi dalam Penandatanganan Tripartit Pengalihan Pengelolaan Dana FLPP ke BP Tapera seperti dikutip dari Antara, Jumat (24/12).
Dia mengatakan akan terus bersinergi dengan bank penyalur, pengembang, dan lembaga pembiayaan hingga pemerintah daerah guna meningkatkan kualitas layanan penyaluran dana FLPP. "Dengan demikian, akan semakin banyak masyarakat yang menerima manfaat FLPP," imbuh Adi.
Menurutnya, antusiasme masyarakat terhadap program KPR subsidi sangat tinggi. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), total penyaluran dana FLPP dari 2010 sampai 2021 mencapai Rp75,1 triliun untuk 943.583 unit rumah.
"Melihat animo masyarakat terhadap rumah subsidi khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) masih tinggi," ucap Adi.
Setelah pengelolaan dana FLPP resmi dialihkan kepada BP Tapera, saat ini pihaknya pun mengelola dua program sekaligus, yaitu program Tapera untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan program FLPP untuk masyarakat umu berpenghasilan rendah.
"Ini menjadi gerbang awal kami untuk meningkatkan nilai sebagai lembaga yang dapat memberi solusi pembiayaan rumah pertama dengan dana terjangkau, serta konsolidasi pembiayaan perumahan oleh pemerintah," ucapnya.
Advertisement
PUPR Siapkan Rp 16 T untuk Program FLPP 2021 dan Direncanakan Rp 23 T di 2022
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Eko D Heripoerwanto mengatakan, pemerintah telah menganggarkan dana sebesar Rp 16,6 triliun untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dana tersebut untuk membiayai sebanyak 157.500 unit di 2021.
"Jadi di tahun 2021 ini selama beberapa waktu terakhir, kami selalu memberikan sinyal kepada para pengembang, dan perbankan yang memfasilitasi pembiayaan perumahan yakni KPR bersubsidi. Bahwa tahun 2021 dianggarkan untuk FLPP sebanyak 157.500 unit, anggarannya sebesar Rp 16,6 triliun," kata Eko dalam Proyeksi Arah Properti 2021, Rabu (24/2).
Selanjutnya, untuk Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) untuk sementara ini dianggarkan 218 unit dengan anggaran Rp 8,7 miliar. Namun dalam perkembangan selanjutnya, BP2BT bisa diekspansi kembali hingga 60.000 unit.
"Ini sangat tergantung dalam 1-2 bulan ke depan apakah permintaan terhadap BP2BT ini cukup, begitu ada permintaan yang cukup kita langsung tambahkan jumlah unit yang bisa nantinya dibutuhkan masyarakat," ujarnya.
Eko menambahkan, bahwa di 2022, FLPP akan disediakan sebanyak 200.000 unit dengan anggaran Rp 23 triliun. Namun, kata Eko, rencana tersebut masih dalam tahap kajian, begitupun dengan BP2BT dan SBUM-nya juga demikian.
"Sampai dengan nanti tahun 2022 bagi teman-teman yang berancang-ancang untuk mulai kembali lagi di bisnis properti, jika saat ini belum memungkinkan maka di tahun 2022 kita sudah siapkan," pungkasnya.
