Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi membeberkan, wacana mengeluarkan larangan terbatas (lartas) terhadap ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO), palm olein, dan minyak jelantah. Ini bukanlah pelarangan ekspor, namun untuk memastikan ketersediaan pasokan minyak kelapa sawit, khususnya minyak goreng di dalam negeri.
"Untuk memastikan tidak jadi kecurangan, kita akan melartaskan, bukan melarang ya, melartaskan daripada minyak jelantah, barang-barang olein, dan juga CPO-nya," katanya, Jakarta, Selasa (18/1).
Mendag Lutfi mengatakan, perlu bagi pemerintah menjaga ketersediaan minyak dalam negeri. "Jadi kita untuk memastikan bahwa domestic market ini cukup untuk barang-barang tersebut, dan sebagai negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia," jelasnya.
Kecurangan yang dimaksud oleh Mendag Lutfi adalah, terkait penyaluran minyak goreng kemasan sederhana bersubsidi ke pasar-pasar di dalam negeri, yang tengah dilakukan saat ini. Penyaluran tersebut harus dijaga, agar memastikan minyak goreng bersubsidi tersebut tidak diekspor.
"Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut (minyak goreng), kita juga mesti memastikan bahwa tidak ada kecurangan daripada subsidi ini, yang dikerjakan oleh pemerintah untuk memastikan tidak terjadi kecurangan," tandasnya.
Advertisement
Jokowi Pertanyakan Harga Minyak Goreng Masih Tinggi
Presiden Joko Widodo mempertanyakan harga minyak goreng di pasar tradisional masih mahal. Pemerintah daerah masih menunggu pasokan dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk menggelar operasi pasar.
Diketahui, Joko Widodo datang ke Kota Bandung untuk menjalani sejumlah agenda. Di antaranya, menjadi pembicara di Universitas Parahyangan (Unpar), setelah itu menyambangi Pasar Sederhana.
Di Pasar Sederhana, Jokowi memberikan bantuan modal serta sembako kepada 100 pedagang sembari mengecek harga pasar. Salah satu yang disorotinya adalah harga minyak goreng yang masih tinggi. Ia pun berkoordinasi dengan pihak kementerian untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
"Tadi Presiden bicara tentang harga minyak pas ketemu pedagang. Kenapa ini masih mahal Rp20 ribu per liter," kata Plt Wali Kota Bandung, Yana Mulyana menirukan pertanyaan Presiden Jokowi, Senin (17/1).
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo pada awal tahun 2022 memerintahkan jajarannya menjaga stabilitas harga minyak goreng dengan menyediakan minyak goreng kemasan sederhana seharga Rp14.000 per liter.
Total yang disediakan untuk disalurkan ke wilayah Indonesia sebanyak 1,2 miliar liter minyak goreng selama enam bulan ke depan dengan evaluasi di bulan Mei.. Selama periode enam bulan tersebut, anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp3,6 triliun untuk menutup selisih harga termasuk PPN.
Yana sendiri mengatakan bahwa Pemerintah Kota Bandung tidak punya kuasa dalam memastikan stok. Semuanya bergantung suplai yang diberikan oleh pemerintah pusat. Sebagian sudah didistribusikan.
"Kita menunggu pasokan karena operasional itu di Kemendag (Kementerian Perdagangan). Stoknya ada di sana," ucap dia.
Sementara itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat sudah menggelar operasi pasar murah minyak goreng di 11 kabupaten/kota selama satu minggu pada pekan lalu.
Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat Moh.Arifin Soedjayana mengatakan suplai minyak goreng tersebut didapatkan dari dua produsen asal Bekasi dan DKI Jakarta.
“Menurutnya dua perusahaan ini mengalokasikan 240 ribu botol minyak goreng dipecah menjadi kemasan 1 liter. 11 kabupaten kota yang menjadi sasaran kemarin itu Kota Bandung, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Sukabumi, Kota Depok, Kota Cirebon, Kabupaten Bandung, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi,” kata dia.
“Kebanyakan operasi pasar digelar di kota yang menyumbang inflasi cukup besar, harga minyak goreng di operasi pasar ini dijual Rp14 ribu per botol. Maksimal per orang itu 2 liter, tapi disesuaikan dengan kondisi di lapangan,” ujarnya.
