Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan keputusannya untuk melakukan automatic adjusment, atau pemblokiran anggaran kementerian/lembaga sebesar 5 persen.
Berkaca pada situasi pandemi, pemblokiran anggaran jadi respons APBN dalam menahan efek kejutan yang begitu sangat dalam. Pasalnya, penerimaan negara terkontraksi di saat belanja pemerintah justru naik.
"Itu adalah bentuk yang disebut countercyclical shock absorber, APBN meredam shock. Karena kalau kita enggak punya APBN yang kuat, shock yang tadi jatuh, penerimaan dan kita ikut jatuh. Dari sisi belanja ekonominya bakalan nyungseknya dalam banget," paparnya di Economic Outlook 2023 di St Regis Jakarta, Selasa (28/2).
Oleh karena itu, pemblokiran anggaran dilakukan untuk menyerap shock luar biasa akibat pandemi di 2021-2022. APBN kementerian/lembaga dialihkan untuk kepentingan seperti program bantuan sosial (bansos).
Advertisement
Begitu pun pada 2022-2023, di mana situasi ekonomi global yang tak menentu turut menganggu pasar domestik. Terlebih, isu resesi hingga penurunan harga komoditas yang selama ini jadi andalan negara juga harus dipantau.
"Sama seperti tahun 2022 kemarin, kenaikan harga minyak yang sampai USD 120 itu kalau kita enggak redam, rakyat harus membayar harga minyak tiga kali lipat. Enggak mungkin saja, ekonomi pasti nyungsep," sebutnya.
Sehingga, Sri Mulyani memohon kerelaan kementerian/lembaga yang terkena pemblokiran anggaran. Namun, dia menjamin dana itu tak akan terpotong, melainkan hanya dicadangkan.
"Kita tidak potong. Cadangkan itu artinya 5 persen. Bapak dan ibu sekalian tetap menggunakan anggaran yang sudah dialokasikan, tapi 5 persen. Ini saya bintangin dulu," jelasnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
