Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap sejumlah pejabat Kementerian Perhubungan terkait kasus dugaan korupsi pembangunan rel kereta api.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan keprihatinannya atas adanya kasus proyek perkeretaapian yang melibatkan sejumlah pegawai Kementerian Perhubungan.
"Kami sampaikan permohonan maaf atas kejadian ini dan akan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak yang berwenang. Kami siap bekerja sama serta mendukung KPK dan pihak terkait lainnya untuk menuntaskan kasus ini," ujar Budi, di Jakarta, Kamis (13/4).
Dia menjelaskan, tidak menoleransi tindakan yang bertentangan dengan upaya pemberantasan korupsi dan akan menindak tegas jajarannya jika terjadi pelanggaran.
"Kami berkomitmen untuk turut memberantas korupsi khususnya di lingkungan Kemenhub, dengan terus mengingatkan seluruh jajaran mengenai integritas dan tata kelola yang baik, serta melakukan peningkatan pengawasan oleh fungsi terkait," ucap Menhub.
Ke depan, Menhub akan melakukan audit untuk memastikan proyek-proyek yang diindikasikan tersebut tetap memenuhi persyaratan keselamatan dan kelaikoperasian.
"Kami juga akan melakukan peningkatan pengawasan terhadap penyelenggaraan proyek-proyek infrastruktur lainnya, dan memastikan kualitasnya untuk menjamin keselamatan transportasi," tutupnya.
Advertisement
Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (11/4) malam melakukan operasi tangkap tangan. Dalam proses tersebut, pihak yang diamankan adalah pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian Jawa Tengah, dan beberapa pihak swasta.
Operasi senyap ini sebelumnya dikonfirmasi oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri.
"Benar, hari ini KPK melakukan tindakan tangkap tangan terhadap beberapa pihak yang sedang melakukan korupsi di Wilayah Balai Perkeretaapian DJKA Jateng," kata Ali Selasa (11/4).
Ali mengungkapkan ada beberapa pihak yang diamankan dalam OTT tersebut. Para pihak tersebut terdiri atas penyelenggara negara dan pihak swasta.
