Pemerintah Rugi Harus Bayar Bunga Utang Kereta Cepat

Tak hanya itu, China hanya bersedia menurunkan bunga utang KCJB dari 4 persen ke angka 3,4 persen. Ekonom Celios, Bhima Yudhistira menilai negosiasi terkait bunga yang diusulkan tidak masuk akal. Apalagi Pemerintah RI juga harus menanggung pembengkakan biaya proyek tersebut.

Anisyah Al Faqir
Oleh Anisyah Al Faqir - Reporter
Pemerintah Rugi Harus Bayar Bunga Utang Kereta Cepat
Jokowi dan Xi Jinping Pantau Uji Dinamis Kereta Cepat Jakarta-Bandung. istimewa ©2022 Merdeka.com

China bersikeras meminta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi penjamin pinjaman utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Mengingat Pemerintah RI dan China sepakat menambah cost overrun sebesar USD1,2 miliar atau sekitar Rp18 triliun untuk proyek kereta cepat tersebut.

Tak hanya itu, China hanya bersedia menurunkan bunga utang KCJB dari 4 persen ke angka 3,4 persen. Ekonom Celios, Bhima Yudhistira menilai negosiasi terkait bunga yang diusulkan tidak masuk akal. Apalagi Pemerintah RI juga harus menanggung pembengkakan biaya proyek tersebut.

“Soal negosiasi bunga juga tidak masuk akal. Padahal masalahnya bukan soal negosiasi bunga tapi persoalan menanggung biaya risiko cost overrun,” kata Bhima di Jakarta, Jumat (14/4).

Dia menjelaskan, terkait bunga sebenarnya Pemerintah RI yang tetap keluar uang baik melalui bumn maupun APBN secara langsung. Pengajuan pinjaman baru untuk menutup cost overrun hanya untungkan pihak kreditur.

“Karena pembengkakan biaya juga dimulai dari kesalahan proses perencanaan di awal atau feasibility study,” kata dia.

Pemerintah Terlalu Optimis saat Perencanaan Kereta Cepat

Menurutnya, saat proyek ini baru direncanakan, Pemerintah RI terlalu optimis. Hal ini juga didukung oleh penawaran bunga yang murah dari kreditur. Sehingga ketika terjadi pembengkakan biaya, Pemerintah yang harus menanggung.

“Kreditur menawarkan bunga murah, tapi begitu dijalankan ada biaya bengkak, apa semua full tanggung jawab BUMN dan Pemerintah Indonesia? Ini kan kurang fair,” ungkapnya.

Bhima menilai, tanpa harus APBN menjadi penjamin utang, keuangan negara juga sudah dirugikan. Efek berantai yang disebabkan mangkraknya proyek tersebut sudah terasa oleh APBN.

“Beban utang dari kereta cepat juga akan semakin menimbulkan efek berantai ke defisit APBN,” katanya.

Menko Luhut Lobi China Soal Bunga Utang

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, China hanya bersedia menurunkan bunga utang KCJB dari 4 persen ke angka 3,4 persen. Maka pihaknya akan melobi kembali suku bunga atau interest rate pinjaman agar lebih rendah lagi.

"Kalau bunga kita berharap, kemarin dia sudah mau di bawah 4 persen , tapi kita masih lebih rendah lagi, overrun yang pertama sudah 3,4 persen, tapi kita mau lebih rendah lagi," kata Luhut.

Luhut mengaku telah melobi China soal penyelesaian pinjaman pembengkakan biaya atau cost overrun proyek KCJB agar suku bunga pinjaman tersebut lebih rendah menjadi 2 persen.

"Ya maunya kita kan 2 persen, tapi kan gak semua kita capai. Karena kalau kamu pinjam keluar juga bunganya itu sekarang bisa 6 persen juga. Jadi kalau dapet kita 3,4 persen misalnya sampe situ ya we're doing okay, walaupun tidak oke-oke amat, tapi dibandingkan kalau kita keluar, ya to?," pungkasnya.

Rekomendasi