Presiden Myanmar Thein Sein kemarin bersumpah pemerintahannya akan melakukan segala cara untuk melindungi hak-hak kaum muslim yang menjadi kelompok minoritas di negara mayoritas beragama Buddha itu.
Stasiun televisi Al Arabiya melaporkan, Selasa (7/5), janji ini datang di tengah kekhawatiran munculnya kerusuhan agama yang semakinmeluas, setelah insiden serangan terbaru terjadi pekan lalu terhadap beberapa desa muslim di sebelah utara Kota Yangon.
Pemerintahan Thein Sein telah banyak dikritik sebab dianggap tidak berbuat cukup nyata untuk melindungi kaum muslim atau menghentikan meluasnya kekerasan, sejak konflik sektarian berawal dari insiden bentrokan antara etnis Rakhine mayoritas Buddha dengan muslim Rohingya pada tahun lalu. Thein menjadi presiden Myanmar pada 2011, setelah selama setengah abad Myanmar berada di bawah kekuasaan militer.
Organisasi hak asasi manusia berbasis di New York menuding pemerintah Myanmar, termasuk para biksu Buddha, politisi lokal, pejabat pemerintah, dan pasukan keamanan negara, telah mengobarkan kampanye terorganisir untuk melakukan pembersihan etnis terhadap kaum muslim, meski pemerintah kerap membantah tuduhan itu.Sejauh ini, ratusan orang tewas dan lebih dari 135 ribu orang, hampir semuanya warga muslim, terpaksa harus mengungsi.
Dalam pidatonya, Thein Sein bersumpah bahwa pemerintahannya akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memastikan hak asasi dari kaum muslim di Negara Bagian Rakhine terpenuhi dan akan mengakomodasi semua kebutuhan dan harapan bagi warga Rakhine.
"Dalam rangka memberlakukan kebebasan beragama, harus ada toleransi dan saling menghargai antar warga dari berbagai agama," kata Thein dalam pidatonya yang disiarkan melalui televisi pemerintah. "Dengan begitu, semuanya bisa hidup berdampingan secara damai."
Thein juga menyatakan dirinya akan melaksanakan rekomendasi-rekomendasi dari sebuah panel yang ditunjuk secara khusus oleh pemerintah untuk menyelidiki penyebab konflik terjadi pada tahun lalu itu.
Panel itu, yang anggotanya terdiri dari warga etnis Rakhine namum tidak ada dari etnis Rohingya, telah membuat sejumlah rekomendasi, termasuk melipat gandakan jumlah pasukan keamanan di Negara Bagian Rakhine dan memperkenalkan program keluarga berencana untuk membendung pertumbuhan penduduk di antara kaum muslim.
Etnis Rohingya yang tinggal di Rakhine sering dipandang sebagai warga asing, penyusup, atau imigran gelap dari negara tetangga Bangladesh. Sebagian warga Rohingya juga ditolak kewarganegaraannya, meskipun banyak dari antara mereka telah tinggal di Myanmar sejak beberapa generasi.
Thein Sein mengatakan pemerintahannya akan melakukan semua langkah-langkah keamanan yang diperlukan untuk mencegah imigran ilegal, dan akan mengurus masalah yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Namun, dia tidak memberikan rincian bagaimana hal itu akan dilakukan.
Dia juga berjanji memberikan bantuan buat menyelesaikan perselisihan di Negara Bagian Rakhine dan mengatakan pemerintahannya akan membantu organisasi-organisasi bantuan asing yang berada di Myanmar. Namun, dia mengatakan beberapa badan bantuan internasional yang beroperasi di sana mungkin akan memburuk situasi.
Dalam beberapa bulan terakhir, sebuah kampanye dari kelompok Buddha disebut '969' mendesak umat Buddha agar berbelanja di toko milik warga Buddha dan menghindari pernikahan, menyewa atau menjual rumah dan tanah dengan warga muslim.
