Peristiwa
Topik Populer
Berita Utama
-
-
-
berita update Ketua Harian Dekranas Tri Tito: Publikasi yang Baik Kunci Memperluas Gaung Kerajinan Nasional
-
berita kontributor Ogah Dijodohin, Wanita Ini Ajak Pacar Bunuh Calon Suami Pilihan Orangtua Modus Pura-Pura Dibegal
-
-
berita kontributor Pasutri di Ogan Komering Ilir Disambar Petir saat Garap Sawah, Satu Orang Meninggal di Tempat
-
-
berita update Dua Pelaku Perundungan Anak di Taman Kramat Pulo Jakpus Sujud Minta Maaf, Keluarga Korban Ingin Proses Hukum Lanjut
-
-
artis Polisi Buka Fakta Baru, Artis dan Influencer Ternyata Terima Fasilitas Ini dari Hanania Travel
Berita Terbaru
Berita Populer
-
TAUD Soroti Pernyataan Hakim yang Nilai Andrie Yunus Rendahkan Wibawa Pengadilan
-
TAUD Soroti Vonis Penyiram Air Keras Andrie Yunus, Dinilai Belum Penuhi Rasa Keadilan
-
Agar Tak Dapat Dipakai Lagi, Tumbler Bekas Air Keras Menyiram Andrie Yunus Dimusnahkan
-
Ini Pertimbangan Hakim Beri Vonis 4 Prajurit TNI Penyiram Air Keras Andrie Yunus 3 Tahun Penjara Hingga Dipecat dari TNI
-
4 Terdakwa Penyiram Air Keras Andrie Yunus Divonis Mulai dari 3 Tahun Penjara Hingga Dipecat dari TNI
Berita Utama Lainnya
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes terhadap kondisi ekonomi dan berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai semakin membebani masyarakat.
Penyeberangan rakit bambu di Sungai Cisadane masih menjadi pilihan warga untuk menghemat waktu dan jarak tempuh.
KPK membantah isu yang menyebut Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto terlibat kasus korupsi MBG dan menegaskan yayasannya bergerak di bidang sosial.
Menurut Frits, klarifikasi dari pihak yang mengalami langsung peristiwa tersebut menjadi hal penting untuk menghindari kesalahpahaman di tengah masyarakat.
AP diketahui merupakan tokoh berpengaruh dalam jaringan transnational serious organised crime (TSOC) dan anggota terkemuka kelompok geng motor.
Gubernur DKI Pramono Anung membuka peluang menambah golongan penerima fasilitas transportasi gratis dan mengkaji tarif Transjabodetabek.
Barang bukti yang diamankan berupa perangkat elektronik dan sejumlah dokumen yang dinilai berkaitan dengan perkara tersebut.
Keberadaan RTRW tersebut akan memberikan kepastian arah pembangunan sekaligus mempercepat koordinasi antara pemerintah pusat.
Aturan itu tertuang dalam Undang-Undang baru Polri disahkan DPR dalam rapat paripurna ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026, Selasa (9/6).
Dia adalah Ketua Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel), Titin Rita Lestari.