Hadapi Perubahan di Masyarakat, Muhammadiyah Siapkan Kurikulum Ini

Perubahan merupakan sebuah keniscayaan di tengah masyarakat. Sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah sadar akan hal itu.

Untuk itulah, Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyiapkan kurikulum Sekolah Kader Pemberdayaan Masyarakat (Sekam) untuk mencetak aktor pendamping perubahan masyarakat.

“Suatu proses perubahan sosial diperlukan aktor perubahan. Selain dari masyarakat itu sendiri, kehadiran fasilitator yang mumpuni merupakan kebutuhan mutlak,” kata Ketua MPM PP Muhammadiyah, M. Nurul Yamien, dikutip dari ANTARA pada Minggu (21/5).

Lalu apa yang dimaksud dengan kurikulum Sekam sendiri? Berikut selengkapnya:

Dakwah Perubahan

Yamien mengatakan, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam amar ma’ruf nahi munkar memiliki semangat untuk mewujudkan Agama Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Menurutnya, Muhammadiyah menghendaki terjadinya perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik dari kondisi sebelumnya yang kurang maupun belum baik.

Baginya, dakwah Muhammadiyah dimaknai sebagai suatu proses perubahan sosial yang memerlukan aktor untuk pendamping. Untuk melahirkan fasilitator, MPM PP Muhammadiyah memformulasikannya melalui sekolah kader pemberdayaan masyarakat (Sekam).

“Bagi MPM, Sekam menjadi salah satu program strategis yang akan dijalankan dan menyikapi perubahan konteks yang senantiasa dinamis, oleh karena itu perlu selalu ada penyegaran kurikulum,” kata Yamien.

Gerakan Lokakarya

Untuk mewujudkan kurikulum Sekam, Muhammadiyah menyelenggarakan program lokakarya di Universitas Aisiyah (Unisa) pada Minggu (21/5). Melalui kurikulum ini, kurikulum Sekam akan mengakomodasi lima hal pokok.

Pertama, gerakan pemberdayaan masyarakat merupakan bagian strategis dakwah Muhammadiyah sehingga landasan ideologis pemberdayaan MPM harus bertumpu pada ideologi Muhammadiyah. Kedua, gerakan pemberdayaan MPM harus mampu meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat sebagai warga negara sehingga membangun nalar kritis.

Ketiga, gerakan pemberdayaan harus mampu menumbuhkan daya ungkit dan daya angkat potensial masyarakat secara mandiri dan berdaulat, sehingga meningkatkan kesejahteraan dan kemakmurannya. Keempat, Kurikulum Sekam harus mampu menciptakan fasilitator yang memiliki kemampuan plus, bukan saja sebagai penggerak gerakan sosial yang berbasis social entrepreneurship, tetapi juga penggerak dakwah pemberdayaan.

“Kelima, gerakan pemberdayaan saat ini harus mampu mengembangkan adaptasi dan memanfaatkan teknologi bagi masyarakat agar derap pemberdayaan lebih masif dan berkemajuan,” pungkas Yamien dikutip dari ANTARA.