Hardiknas, guru swasta di Medan demo minta perhatian pemerintah

Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Medan diwarnai unjuk rasa. Seribuan guru swasta berdemo di depan Kantor DPRD Sumut menuntut perhatian dari pemerintah.Para guru yang berunjuk rasa berasal dari sejumlah organisasi guru, yaitu Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Sumut, Badan Musyawarah Kepala Sekolah/Madrasah Swasta (BMKSS) Sumut, Pengurus Gabungan Pendidik dan Tenaga Pendidik (GP TENDIK) Sumut, dan Perguruan Guru Swasta Indonesia (PGSI) Sumut. Selain membawa spanduk dan poster, para guru yang datang dari berbagai daerah di Sumut ini juga membawa bendera organisasinya dan puluhan bendera merah putih.Aksi unjuk rasa juga didukung drum band. Saat berdemo, para guru menyanyikan sejumlah lagu, seperti Indonesia Raya, Hymne Guru dan Maju Tak Gentar."Demo ini kami gelar pada Hardiknas karena sekolah dan guru swasta selama ini kurang diperhatikan pemerintah," ucap Suparno, salah seorang koordinator aksi, Kamis (2/5).Para pengunjuk rasa menginginkan penerbitan peraturan daerah (perda) tentang pendidikan di Sumut dan kabupaten/kota. Mereka berharap alokasi anggaran untuk pendidikan benar-benar 20 persen dan tidak termasuk untuk gaji pegawai.Mereka juga meminta adanya aturan tentang penerimaan peserta didik baru (PPDB). Pengaturan dinilai penting karena selama ini sekolah-sekolah negeri menampung siswa dengan berlebihan, sehingga banyak sekolah swasta terpaksa tutup."Kami menuntut agar sekolah negeri tidak menerima siswa dengan suka-suka dan memasukkan siswa dengan 2 shift pagi dan sore," teriak pengunjuk rasa.Selain itu, para guru juga meminta pemerintah lebih objektif dalam memberikan bantuan dan tidak menomorduakan sekolah swasta. Pemberian bantuan harus memakai prinsip pemerataan.Pengunjuk rasa juga menuntut penghentian Ujian Nasional (UN) untuk kelulusan segera dihentikan. Kelulusan harus diserahkan kepada sekolah dan UN hanya digunakan untuk pemetaan dan pembinaan sekolah. Para guru juga mendesak agar dana UN 2013 yang amburadul segera diusut.Mereka juga menuntut keseimbangan alokasi sertifikasi. Mereka juga menuntut tunjangan profesi sesuai ketentuan. "Segera cairkan dana sertifikasi," teriak para guru.Para guru swasta sudah ditemui anggota DPRD Sumut. Namun, mereka menuntut agar kepala Dinas Pendidikan Sumut segera dihadirkan. Belum lagi sang kepala dinas hadir, hujan deras turun. Gerbang DPRD Sumut dibuka, para guru kemudian masuk ke teras gedung wakil rakyat itu.