Ical diberi mandat menetapkan koalisi pilpres, bukan parlemen

Suara keras menentang pembentukan koalisi Merah Putih di parlemen muncul dari internal Partai Golkar. Ketua DPP Golkar sekaligus Ketua Angkatan Muda Partai Golkar Yorrys Raweyai bahkan menyebut koalisi permanen itu inkonstitusional karena tidak pernah dibahas dalam rapat di DPP Partai Golkar."Saya bilang itu inkonstitusional ya untuk Golkar. Menetapkan untuk melakukan koalisi permanen itu di luar mekanisme organisasi. Enggak pernah ada rapat. Minimal itu harus ada pleno. Karena kita memberikan mandat beliau (Ical) untuk menetapkan koalisi Pilpres. Bukan koalisi parlemen. Mekanismenya itu apa? Itu melanggar aturan," cetus Yorrys yang berkumpul bersama tokoh senior dan tokoh muda Golkar di Gedung Perintis Kemerdekaan, Jakarta, Selasa (15/7).Yorrys membantah jika gerakan ini baru muncul sekarang. Sejak April lalu, saat Golkar tidak mendapat suara yang menggembirakan, internal Golkar sudah bersuara untuk menyelamatkan partai.Yorrys juga menegaskan, koalisi mendukung capres berbeda dengan koalisi di DPR. "Itulah yang dibilang keputusan saat ini cenderung eksklusif. Manajemen partai ini sudah dibentuk seperti manajemen korporasi. Saya selalu konsisten kepada konstitusi," ujarnya.Membandingkan dengan Setgab koalisi di 2004 dan 2009, Yorrys menyatakan kemungkinan koalisi Merah Putih tidak akan solid. "Anda lihat 2004 dan 2009, SBY berkuasa anda lihat kabinet jilid dua. Dia membentuk setkab dan itu sama saja kan dengan koalisi. Solid enggak? Enggak kan. Apalagi sekarang yang belum tahu. Udah berkuasa bikin setgab aja enggak solid. Gimana coba?" pungkasnya.