Sebelumnya Wakapolri Komjen Budi Gunawan diisukan akan menjadi Kapolri. Namun setelah calon tunggal yang diusulkan presiden ialah Kepala BNPT Komjen Tito Karnavian, Indonesia Police Watch (IPW) menerka, Budi dikabarkan akan menggeser posisi Kepala BIN Sutiyoso.Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin menegaskan bahwa partainya belum bisa bersikap soal wacana yang muncul itu. Sebab belum ada sinyal atau keputusan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi)."Kalau partai kan belum memutuskan karena Pak presiden pun belum memutuskan kalau Pak BG masuk ke Kepala BIN. Jadi ya enggak mungkin partai harus ngomong sesuatu yang belum perlu, belum ada kepastian," kata Hasanuddin saat dihubungi Merdeka.com, Selasa (21/6)."Itu belum tentu juga. Masih menunggu keputusannya. Itu belum pasti, kecuali sudah diputuskan oleh presiden," imbuhnya.Jika Budi menjadi Kepala BIN, memang dia akan menjadi orang kedua dari Polri yang menjadi kepala instansi setingkat kementerian tersebut. Sebab selama ini satu-satunya perwakilan Polri yang didapuk menjadi Kepala BIN hanyalah Jenderal Polisi (Purn) Sutanto pada era 2009 hingga 2011 silam.Politikus PDIP ini menilai, tidak akan ada gengsi antar instansi jika kader Polri yang diberi jabatan kepala BIN. "Enggak ada masalah kalau soal jabatannya, mau sama Polri atau sipil, mau sama militer, bebas," tuturnya.
Baca juga:
Kompolnas, KPK & PPATK permudah jalan Komjen Tito jadi Kapolri
'Komjen Budi diisukan jadi Kepala BIN, hanya presiden yang tahu'
Kapolri Badrodin minta Tito Karnavian lanjutkan programnya
Jenderal Anton: Jangan hilang ayam, lapor polisi malah hilang sapi!
Advertisement
Bahkan secara konstitusi, menurut Hasanuddin tak ada yang dilanggar. "Enggak ada (konstitusi yang dilanggar), boleh. Kemampuan untuk Pak Budi Gunawan enggak ada masalah," ungkapnya.Dihubungi secara terpisah, Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menegaskan bahwa pergantian kepala BIN sepenuhnya hak prerogatif Presiden Jokowi. Dia juga menilai TNI akan terima jika kepala BIN diambil dari institusi Polri."Enggak apa-apa, dulu kan Pak Sutanto juga. Tapi dari sisi hukum tidak ada masalah. Termasuk orang sipil pun enggak apa-apa kalau presiden yang mau," kata Margarito.Dari segi hukum, Margarito juga memastikan, tak ada peraturan yang dilangkahi terkait keputusan tersebut. "Dari segi hukum enggak ada masalah. Enggak sama sekali. Tergantung sepenuhnya bagaimana presiden, mau apa enggak," ujarnya.Sebelumnya ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Menkum HAM Yasonna H Laoly mengungkapkan bahwa masih sebatas isu terkait Budi akan menggantikan Sutiyoso."Ya itu kan tergantung bos. Apapun itu. Nanti kita lihat aja. Kan belum ada. Belum ada pergantian itu. Itu kan isu-isu," ujar Yasonna.
Selangkah lagi Tito jadi Kapolri, ke mana Budi Gunawan berlabuh?
Ryamizard sebut cuma RI yang tak punya badan intelijen di Kemhan
Prestasi kepala BIN, tangkap Din Minimi sampai buronan BLBI
Advertisement
Namun Yasonna menilai Budi memiliki banyak pengalaman yang setara dengan kompetensi calon kepala BIN. Meski begitu, sama seperti Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan, Yasonna menyerahkan keputusan tersebut pada Jokowi."Dia kan punya pengalaman lah, ya terserah saja itu prerogatif presiden. Kalau seandainya pun (jadi), presiden pasti punya pertimbangan khusus. Orang yang ditunjuk presiden pasti orang yang pas," ungkapnya.Sebelumnya, setelah dua kali gagal menjadi Kapolri, Ketua Presidium IPW Neta S Pane yakin benar jika Komjen Budi Gunawan akan menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menggantikan Sutiyoso. "Budi Gunawan masuk ke BIN untuk menggantikan Sutiyoso," kata Neta kepada Merdeka.com.
