Komisi I DPRD Kabupaten Bogor Kunker ke Bali, Ketua Dewan Kecolongan

Komisi I DPRD Kabupaten Bogor melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Denpasar, Bali, pada 8-9 Maret 2021. Namun, kunjungan dengan maksud mempelajari pengelolaan aset daerah itu tidak diketahui Ketua DPRD Rudy Susmanto.

Rasyid Ali
Oleh Rasyid Ali - Reporter
Komisi I DPRD Kabupaten Bogor Kunker ke Bali, Ketua Dewan Kecolongan
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto. ©2021 Merdeka.com

Komisi I DPRD Kabupaten Bogor melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Denpasar, Bali, pada 8-9 Maret 2021. Namun, kunjungan dengan maksud mempelajari pengelolaan aset daerah itu tidak diketahui Ketua DPRD Rudy Susmanto.

"Kita ingin pelajari bagaimana mereka (Bali) dalam mengelola aset daerah. Apa saja yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam menjaga aset milik daerah. Nantinya akan diterapkan di Kabupaten Bogor," kata Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor Usep Supratman saat dihubungi, Selasa (8/3).

Dia menjelaskan, masih ada sekitar 5.823 bidang tanah aset Pemkab Bogor yang harus selesai disertifikasi pada 2023. Dalam proses sertifikasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor, aset-aset yang ada perlu dijaga agar tidak diserobot atau diperjualbelikan pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

Usep meyakinkan, kunjungan kerja tersebut dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam perjalanan dinas di lembaga DPRD. Politisi PPP itu juga menyatakan kunker itu merupakan bagian dari tupoksi anggota DPRD. Hal itu berlaku di seluruh Indonesia dan juga berlaku di lembaga eksekutif.

"Yang paling penting, ada hal baik yang nantinya bisa kita terapkan di Kabupaten Bogor, dalam hal ini berkaitan dengan pengamanan dan pengelolaan aset-aset kita," tandasnya.

Ketua DPRD Merasa Kecolongan

Sementara Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto merasa kecolongan saat mengetahui Komisi I DPRD sedang melaksanakan kunjungan kerja di Bali. Dia mengaku bahwa tidak ada pemberitahuan sebelumnya.

"Saya tidak tahu ada kunker ke Bali. Nggak ada yang info ke saya," kata Rudy, Selasa (8/3).

Rudy menegaskan bahwa sebelum ada kunjungan kerja seharusnya ada nota dinas yang harus disetujui oleh Rudy selaku pimpinan.

"Hingga hari ini saya belum menerima itu. Kalau sudah ada nota dinas, baru selanjutnya dibuatkan surat disposisi agar anggarannya dikeluarkan," kata Rudy.

Rudy tidak menampik terdapat anggaran kunjungan kerja pada 2022. Namun, politisi Gerindra tersebut enggan menyebut besarannya.

"Ada anggaran kunker secara umum. Tapi tidak menyebut daerahnya ke mana seperti itu," kata dia.

Rekomendasi