Mekeng bongkar upaya penjegalan Airlangga jadi ketum Golkar

Kekhawatiran sejumlah kalangan bahwa Musyawarah Nasional ke IX (Munas) Partai Golkar di Nusa Dua Bali, 30 November-3 Desember 2014 tidak berlangsung fair dan demokratis menjadi kenyataan. Menurut peserta Munas Golkar yang juga pengurus DPP Melchias Markus Mekeng, para pendukung Aburizal Bakrie (Ical) melakukan berbagai cara untuk memenangkan Ical menjadi ketua umum Golkar periode 2014-2019."Munas Golkar kali ini keterlaluan, penuh dengan manipulasi untuk memenangkan ARB. Munas ini juga tidak fair dan demokratis," kata Mekeng di lokasi Munas, Nusa Dua, Bali, Selasa (2/12).Pertama, jelas Mekeng, kelompok yang tidak mendukung Ical sebagai calon ketum Golkar periode mendatang diakali oleh panitia penyelenggara Munas. Mereka tidak memperoleh materi Munas seperti jadwal acara, tata tertib, draf sidang komisi hingga pembukaan dimulai kemarin malam (30/11).Akibatnya, mereka kebingungan dan sulit merumuskan langkah-langkah dalam dinamika Munas. Sementara pihak yang mendukung Ical sudah mendapatkannya.Kedua, lanjut Mekeng, pendukung Ical berupaya menjegal pencalonan Airlangga Hartarto sebagai ketum Golkar dengan melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang merupakan konstitusi partai. Penjegalan ini akan dilakukan dengan cara membuat pemilihan ketum tidak melalui mekanisme pemungutan suara (vooting), melainkan klaim sepihak bahwa Ical dipilih secara aklamasi melalui surat dukungan dari pemilik suara."Ini kan demokrasi ala Nurdin Halid dan ARB. Tatib pasal 24, yang punya hak suara hanya ketua DPD I dalam pemandangan umum. DPD II kalau diancam takut," ujarnya.Dalam AD/ART Golkar, syarat untuk mencalonkan diri menjadi ketum partai adalah memperoleh surat dukungan minimal 30 persen (169) dari pemilik suara. Setelah itu dilakukan pemilihan tertutup, bukan terbuka, untuk memperebutkan 563 suara.Tetapi para pendukung Ical melanggar AD/ART dengan memperlakukan surat dukungan sebagai surat suara. Jadi, Ical yang diperkirakan akan mendapat surat dukungan lebih 50 persen plus 1 (283) akan ditetapkan sebagai ketum baru secara aklamasi, tanpa melalui pemilihan tertutup."Dengan demikian, Airlangga Hartarto yang sudah mengantongi 254 surat dukungan dijegal menuju kursi ketum Golkar," jelasnya.Menurut Mekeng, cara penjegalan lainnya adalah mengubah mekanisme pemungutan surat tertutup, menjadi terbuka. Dengan cara ini, pemilik suara terbanyak, yakni DPD II Golkar (519 suara) akan takut dipecat kalau memilih Airlangga Hartarto."Lain halnya kalau pemungutan suara tertutup, DPD II dapat menyalurkan aspirasinya dengan bebas, tanpa takut dipecat," tutup Ketua DPP Partai Golkar itu.