Nurdin Halid

Anggota DPR RI Nurdin Halid dukung penuh pembentukan UU Sistem Ekonomi Nasional. Ini krusial untuk mengukuhkan Ekonomi Pancasila, komitmen Presiden Prabowo Subianto sesuai konstitusi.

Komisi VI DPR RI menyambut baik rencana pemerintah membentuk BUMN Ekspor SDA Strategis, PT Danantara Sumber Daya Indonesia, guna memperkuat hilirisasi dan kedaulatan ekonomi Indonesia mulai 2027.

Pembahasan gerai Koperasi Merah Putih ditunda DPR RI untuk sinkronisasi, menyoroti akuntabilitas dan efektivitas program di lapangan yang menuai banyak masukan dan perlu klarifikasi.

Komisi VI DPR RI mendesak BUMN energi dan transportasi untuk menjamin Kesiapan Mudik Lebaran 2026, fokus pada ketersediaan BBM dan layanan angkutan publik yang prima.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menyoroti rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, mendesak pemerintah transparan dan sejalan konstitusi Pasal 33 UUD 1945.

Komisi VI DPR RI menekankan RDMP Balikpapan sebagai infrastruktur strategis negara, bukan sekadar aset komersial, demi menjaga ketahanan dan kemandirian energi nasional.

HM Nurdin Halid resmikan Puruhita Islamic School di Gowa, Sulawesi Selatan. Sekolah modern Islami bertaraf internasional ini wujudkan visi pendidikan terpadu, tingkatkan kualitas generasi muda.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengusulkan 5 Juli sebagai Hari Ekonomi Pancasila. Usulan ini bertujuan memperkuat ekonomi kerakyatan dan akan dibahas dalam Rakornas Kadin.

Nurdin Halid, mantan Ketua Umum PSSI, sepenuhnya mendukung keputusan federasi yang memberhentikan Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia.

Nurdin Halid, mantan Ketua Umum PSSI, memberikan dukungan terhadap keputusan untuk memecat Shin Tae-yong dari posisi pelatih Timnas Indonesia.

Ketua KPU Makassar Muh Yasir Arafat mengatakan, berkas Seto-Rezki dianggap lengkap.

Nurdin Halid pun mengakui bahwa dirinya juga mendukung Bahlil menjadi ketua umum Golkar menggantikan Airlangga Hartarto.

Nurdin Halid Nilai Airlangga Hartarto Masih Layak Pimpin Golkar, Ini Alasannya

Pada tahun 2005, Abdul Waris Halid pernah didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam importasi gula ilegal oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis daftar pejabat mantan narapidana kasus korupsi, yang kini kembali maju mencalonkan diri sebagai calon legislatif

Nurdin diperiksa dalam kapasitasnya sebagai pihak swasta.

Eks Ketum PSSI duduk di bangku Mayjen TNI.

Mahkamah Agung mengabulkan kasasi terdakwa kasus suap PLTU Riau Idrus Marham. Pengajuan kasasi dilakukan Idrus usai putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memberikan hukuman 5 tahun penjara denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Vonis ini lebih lama dua tahun dari putusan Pengadilan Tipikor.

Politikus Partai Golkar, Nurdin Halid langsung membantah kabar intervensi istana dan menekan Bamsoet untuk mundur dari pertarungan Caketum Golkar. Menurutnya, Bamsoet memilih jalan kebijaksanaan untuk persatuan partai.

Saat ditanya wartawan berkaitan dengan beredarnya isu soal gerakan manuver bakal calon ketua umum lainnya, Nurdin menyebut itu hal biasa dalam dunia politik dan menjadi warna dalam setiap pertarungan politik di partai.