Adhi Karya

Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Budi Harto, mengakui pembangunan Light Rail Transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) masih terkendala pembebasan lahan. Kendalanya, masih ada beberapa tanah milik swasta yang belum dilepaskan oleh pemiliknya sehingga pembangunan proyek belum bisa dikerjakan.

PT Adhi Karya (Persero) Tbk, melalui Departemen Transit Oriented Development (TOD) membangun kawasan komersil dan apartemen di Sentul. Apartemen ini mengincar masyarakat kelas menengah ke atas.

PT Adhi Karya (Persero) Tbk, mengembangkan kawasan dengan konsep Transit Oriented Development dengan nama LRT City. LRT City mengintergrasikan stasiun LRT dengan kawasan komersil maupun tempat tinggal seperti apartemen dengan nilai investasi Rp 12,5 triliun.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Prasetyo Boeditjahjono mengatakan, biaya pembebasan lahan disiapkan negara melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

Direktur Keuangan ADHI, Harris Gunawan mengatakan, anak usaha tersebut adalah Transit Oriented Development (TOD). Awalnya, TOD merupakan salah satu departemen yang ada di ADHI. Namun kini akan dilepas menjadi anak usaha baru pada September 2017.

PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) akan menggenjot bisnis properti, khususnya perumahan kelas menengah. Lokasi perumahan juga akan mengarah di sekitaran proyek Light Rail Transit (LRT). Sektor properti akan menjadi mesin pertumbuhan (engine of growth) perusahaan di masa yang akan datang.

PT Adhi Karya Tbk (Persero) Tbk (ADHI) mengantongi kontrak baru senilai Rp 5,3 triliun hingga Mei 2017. Angka ini mencapai 23 persen dari target tahun ini sebesar Rp 21 triliun.

BUMN konstruksi itu punya teknologi U-Shape Girder.

Sekretaris PT Adhi Karya Tbk, Ki Syahgolang Permata mengatakan, perusahaan membangun 200 pintu sarana sanitasi Mandi Cuci Kakus (MCK) dan bantuan elektrifikasi bagi 400 rumah tangga tidak mampu. Bantuan tersebut tersebar merata di Pulau Nias meliputi Kabupaten Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat dan Nias.

Proses penerbitan obligasi sedang berlangsung dengan menunjuk penjamin emisi (joint lead underwriter) yaitu Danareksa Sekuritas, Mandiri Sekuritas, Bahana Sekuritas, BCA Sekuritas. Obligasi tersebut masih dalam proses rating oleh lembaga peringkat Pefindo.

Direktur Utama PT Adhi Karya Budi Harto mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan dana sebesar Rp 7 triliun untuk pembangunan proyek Kereta Api Ringan atau Light Rail Transit (LRT). Total dana ini berasal dari kas internal. Pembangunan proyek LRT ini sudah mencapai 40 persen.

Kementerian Perhubungan bersama PT Adhi Karya (Persero) akhirnya melakukan penandatangan kontrak pelaksanan pembangunan prasarana untuk proyek Kereta Api Ringan atau Light Rail Transit (LRT) di wilayah Jobedebek. Penandatanganan kontrak ini sesuai yang di amanahkan Presiden melalui Perpres nomor 65 tahun 2016.

Malaysia belajar bangun LRT dari BUMN Indonesia. Kunjungan ini terkait dengan rencana pembangunan LRT3 di Malaysia. Sebab, Malaysia ingin mempelajari teknologi yang digunakan Adhi Karya dalam pembangunan LRT. Saat ini Adhi Karya dan delegasi dari Malaysia berbagi ilmu mengenai produksi girder transportasi.

Solo menjatuhkan sanksi kepada PT Adhi Karya selaku pelaksana pembangunan Pasar Klewer lantaran tidak bisa mampu proyek sesuai target akhir tahun ini. Sanksi penalti berupa denda keterlambatan senilai Rp 81,8 juta per hari .

Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri sangat bijak menyikapi penghinaan dilakukan seorang karyawan PT Adhi Karya, Pandu Wijaya. Gus Mus tidak marah. Dia malah meminta petinggi perusahaan pelat merah itu tidak melakukan pemecatan.

Hina Gus Mus, karyawan Adhi Karya langsung diberi SP3. Pandu Wijaya lewat akun Twitter @Panduwijaya berkata tak pantas pada Gus Mus. Sayangnya, kini Pandu telah mengunci akunnya. Sebagai Komisaris Utama Adhi Karya, Fadjroel Rachman. Fadjroel langsung meminta maaf pada Gus Mus.

Adhi Karya target raup nilai kontrak Rp 44 T pada 2017. Besaran tersebut didapat dari proyek LRT sebesar Rp 23 triliun, dan proyek non LRT sebesar Rp 21 triliun. Perseroan menyakini nilai kontrak pada tahun depan masih baik sejalan dengan masih bergairahnya proyek infrastruktur.

Gara-gara pipa, Adhi Karya dihukum MA bayar Rp 3,3 miliar. Perusahaan konstruksi tersebut terbukti menggunakan pipa tak sesuai kontrak dalam proyek konstruksi jaringan air bersih atau air minum di empat kecamatan Kabupaten Karang Asem, Bali.

Jumlah itu baru 37 persen terhadap target kontrak baru selama tahun 2016 sebesar Rp 25 triliun.

"Pertimbangannya itu karena populasi kereta di dunia umumnya jarak jalurnya segitu."