Administrasi Kependudukan

Pemerintah Kota Jayapura menegaskan larangan keras pungutan liar dalam pelayanan di kelurahan. Wakil Wali Kota Rustan Saru sidak dan temukan masalah, langsung tangani demi pelayanan optimal.

Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Madiun di Jawa Timur siap beroperasi dengan 22 jenis layanan publik terintegrasi, menjanjikan kemudahan bagi masyarakat.

Pemerintah Kota Banjarmasin serius tangani masalah legalitas anak pernikahan dini dan siri yang hadapi kesulitan administrasi, demi pastikan hak dasar setiap anak terpenuhi.

Pemerintah Kabupaten Sumedang merancang sistem Data Penduduk Digital Sumedang real-time melalui layanan terpadu, bertujuan mempermudah pemantauan demografi dan perencanaan pembangunan daerah.

Pemkot Jakarta Timur mendirikan posko layanan untuk memfasilitasi Relokasi Warga TPU Jakarta Timur yang terdampak pengembalian fungsi lahan makam. Simak kemudahan yang ditawarkan!

Ombudsman Kepri menampung dominasi keluhan pertanahan di Bintan, termasuk masalah sertifikat dan program PTSL, yang mengindikasikan adanya dugaan maladministrasi pelayanan publik.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Kota Yogyakarta mengundang puluhan ribu warganya untuk mempercepat Aktivasi IKD Yogyakarta, sebuah langkah penting demi layanan kependudukan digital yang lebih luas dan aman.

Disdukcapil Kaltim tengah menyusun Pergub untuk Percepatan Adminduk Pekerja Sawit di wilayah terpencil, menjamin akses layanan dasar dan data kependudukan yang mutakhir.

Program inovatif Botram di Kabupaten Bekasi sukses mendekatkan layanan publik esensial kepada masyarakat, menawarkan kemudahan akses berbagai kebutuhan administrasi dan kesehatan dalam satu lokasi setiap akhir pekan.

Dinas Dukcapil Papua Tengah berkolaborasi dengan Dukcapil Nabire menggelar sosialisasi pendaftaran penduduk serta layanan rekam cetak dokumen di Distrik Yaro. Inisiatif ini penting untuk pemenuhan administrasi kependudukan warga.

Disdukcapil Biak Numfor menyiapkan 2.000 blanko KTP-El untuk 257 kampung dan 14 kelurahan, memastikan semua layanan kependudukan gratis jelang Pilkades 2025. Bagaimana Disdukcapil merespons kebutuhan ini?

Disdukcapil Aceh Barat gencar sosialisasi Pemanfaatan Data Kependudukan bagi OPD, optimalkan perencanaan pembangunan dan pelayanan publik. Bagaimana data ini mengubah wajah layanan?

Pemerintah Provinsi Banten serius mendorong percepatan Digitalisasi Layanan Kependudukan Banten di seluruh wilayah. Simak bagaimana upaya ini akan mudahkan warga mengurus dokumen penting!

Pemerintah Kabupaten Agam meluncurkan program Siskambling Agam dan aplikasi SILETON untuk mempermudah warga mengurus administrasi kependudukan tanpa biaya, sekaligus memberantas praktik percaloan.

Disdukcapil Kotabaru berhasil mencatat realisasi KTP elektronik hingga 90,33 persen dari wajib rekam, berkat inovasi layanan jemput bola yang memudahkan masyarakat.

Disdukcapil Kota Medan memberikan layanan prima administrasi kependudukan (adminduk) secara luring dan daring, melayani hampir 600 ribu dokumen. Hindari calo dan manfaatkan layanan online!

Disdukcapil Sulawesi Utara sukses memfasilitasi Nikah Massal bagi 124 pasangan, menegaskan komitmen pemerintah dalam pengakuan hak dasar dan administrasi kependudukan yang sah.

Disdukcapil Kota Serang gencar menyisir 5.000 warga yang belum melakukan perekaman KTP-el, termasuk siswa sekolah. Bagaimana strategi mereka agar semua warga memiliki identitas diri?

Pemkab Belitung serius menggarap pendataan warga pendatang Belitung mulai 2025. Langkah ini krusial untuk administrasi kependudukan yang tertib.

Pemkab Belitung gencar lakukan pendataan warga pendatang demi akurasi data kependudukan. Ketahui mengapa langkah ini krusial bagi perencanaan pembangunan daerah.