Agus Harimurti

AHY Blak-blakan Bicara Cawapres, Pemilu 2024, hingga Kritik Perppu Cipta Kerja. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menggelar konferensi pers untuk menyampaikan pandangan politiknya terkait isu-isu terkini, mulai dari cawapres, Pemilu 2024, hingga mengkritisi penerbitan Perppu Cipta Kerja.

AHY beralasan, belum terjadinya deklarasi disebabkan oleh konsensus antarpartai yang masih saling dibicarakan. Salah satunya, bagaimana nantinya koalisi dapat menjadi poros alternatif yang membawa perubahan.

Partai Demokrat meminta pemerintah untuk kembali berpikir jernih terkait Perppu Cipta Kerja.

AHY mengungkapkan, hingga saat ini Koalisi Perubahan masih terus mencari pasangan capres dan cawapres yang bisa membawa kemenangan pada Pemilu 2024. Sebab pada akhirnya, semua punya tujuan yang sama yakni membawa Koalisi Perubahan pada kemenangan di Pemilu 2024 mendatang.

AHY menegaskan, semangat perubahan dan perbaikan itu hasil dari penyampaian aspirasi dari masyarakat. Demokrat juga meyakini bahwa ke depan banyak aspek-aspek yang harus dilakukan perubahan dan perbaikan.

Partai Demokrat kembali menegaskan tidak setuju jika Pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup atau coblos partai.

AHY berharap penegak hukum, tak tebang pilih dalam mengusut suatu kasus. Partai Demokrat pun mengakui akan mengawasi proses hukum yang tengah berjalan.

AHY ingin siapa pun yang dipasangkan dengan Anies nantinya tidak berdasarkan faktor suka atau tidak suka dari individu atau kelompok tertentu.

Partai Demokrat menginginkan agar Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi calon wakil presiden (cawapres) dari Anies Baswedan.

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), tak ingin alasan stabilitas politik memunculkan kembali wacana penundaan Pemilu 2024. Menurut dia, tidak ada alasan apapun yang membuat pemilu tahun depan harus ditunda.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan keberlanjutan penjajakan koalisi dengan Partai NasDem dan PKS. Dia mengatakan, di 2023 ketiga partai akan lebih banyak menguras tenaga dan energi menyatukan suara untuk deklarasi koalisi.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menolak sistem pemilu coblos parpol atau proporsional tertutup. Menurutnya, sistem tersebut merampas hak rakyat dan demokrasi.

Deklarasi koalisi NasDem, Demokrat dan PKS akan dilakukan pada Januari ini atau Februari bulan depan.

Pada survei itu, Ganjar Pranowo - Erick Thohir mendapat angka 38,0 persen. Sementara, Anies Baswedan - Agus Harimurti Yudhoyono 30,8 persen.

Sementara pada simulasi 9 nama ditambahkan nama Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno. Hasilnya Ridwan Kamil teratas dengan angka 24,1 persen dan Sandiaga Uno 14,8 persen.

AHY menilai, sistem proporsional terbuka ditujukan untuk modernisasi partai. Dia tidak ingin, sistem proporsional tertutup ini dalih untuk memuluskan wacana penundaan Pemilu atau Pilpres dipilih tidak langsung atau lewat MPR.

Menurut AHY, proses yang diambil pemerintah tidak tepat dan tidak ada argumen kegentingan yang tampak dalam Perppu Cipta Kerja. Selain itu, tidak tampak perbedaan signifikan antara isi Perppu ini dengan materi UU sebelumnya.

Ketua Bappilu Demokrat Andi Arief mengatakan, tahun 2023 sampai Pemilu 2024 akan masuk fase penting. Menurut dia, ada kerinduan masyarakat terhadap masa lalu ketika Demokrat berkuasa.

Hasilnya, beberapa nama memiliki tingkat elektabilitas tinggi sebagai cawapres. Ada nama Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Agus Harimurti Yudhoyono dan Erick Thohir.

Berdasarkan peta elektabilitas, diprediksi daerah yang terjadi pertarungan keras adalah Jawa Barat dan Jawa Timur.