Agus Hermanto

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto berharap masalah yang dialami Roy Suryo dengan Kemenpora bisa segera selesai. Sebab, dampak masalah itu bisa berimbas ke Partai Demokrat.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto membantah jika Demokrat bermain 'dua kaki' soal dukungan politik Pilpres 2019. Hal ini mengemuka karena Demokrat akan memberi dispensasi kepada kader di sejumlah daerah terutama Papua yang mayoritas mendukung Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin.

Agus menekankan, yang disampaikan Lukas Enembe itu merupakan pendapat pribadi, bukan sebagai DPD partai Demokrat. Begitu pula keputusan kader Deddy Mizwar yang didapuk jadi jubir di tim kampanye nasional Jokowi - KH Ma'aruf Amin.

Pelukan itu membuat panasnya suhu politik antara kedua pendukungnya mereda. Keduanya memang beda jalur dalam politik, namun tetap sama berjuang demi bangsa di bawah bendera Indonesia.

DPD Demokrat DKI Jakarta mendukung bila Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto berdampingan dengan Kogasma Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Pilpres 2019. Sementara DPD Demokrat Jawa Timur mendukung Jokowi sebagai capres.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto menduga TGB keluar dari partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini karena ingin fokus menangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019.

Sementara PKB sendiri sudah mendukung Jokowi di Pilpres 2019. Untuk PAN berpotensi merapat ke Gerindra dan PKS. Melihat itu, Demokrat tak khawatir ketinggalan gerbong.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto, mengatakan, pertemuan dengan PDIP hari ini, tidak akan menjadi pertemuan yang pertama dan terakhir. Menurut dia, partainya akan intens.

Bertemu Hasto, Agus Hermanto akui bahas dukungan Demokrat ke Jokowi. Dia enggan mengungkapkan pertemuannya membahas kontrak politik yang disampaikan oleh Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Soal koalisi mendukung Jokowi masih dalam tahap pembahasan.

Elite Demokrat bertemu Sekjen PDIP, tawarkan AHY jadi Cawapres Jokowi?. Agus menyangkal kedatangannya ke PDIP karena diutus Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ia mengaku diundang langsung Sekjen PDIP melalui Utut Adianto

Wasekjen PDIP, Eriko Sotarduga, pertemuan itu atas keinginan Demokrat yang salah satu tujuannya melakukan silaturahmi. Namun tak menutup kemungkinan jika ada perbincangan mengenai Pilpres 2019.

Demokrat anggap dukungan TGB ke Jokowi hanya pendapat pribadi. Agus tidak menampik bahwa TGB merupakan anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat yang bisa turut serta mengambil keputusan. Namun, kata Wakil Ketua DPR ini, setiap anggota majelis tinggi bisa memiliki pendapatnya masing-masing.

Demokrat soal JK tolak tawaran Capres: Kapan kita usul?. Menurutnya saat ini Demokrat masih fokus pada dua opsi Pilpres salah satunya opsi poros ketiga. Namun, hal itu masih terus dibicarakan di majelis tinggi partai.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang tengah disusun KPU mengenai larangan mantan napi korupsi menjadi calon legislatif di Pemilu 2019 menuai polemik. Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) beda pandangan satu sama lain soal ini.

Dewan Pengarah BPIP sebesar Rp 112.548.000. Jabatan tersebut diemban oleh Megawati Soekarnoputri.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme untuk disahkan menjadi Undang-undang. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR Agus Hermanto.

Kendati demikian, Agus mengatakan, pihaknya tetap menghormati proses hukum. Demokrat akan tetap mengawasi jalannya proses hukum sehingga tak ada tebang pilih dalam setiap prosesnya.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto menegaskan perekonomian di era SBY sudah sangat bagus. Sebab, sebenarnya, kebijakan SBY sebenarnya selalu memihak pada ekonomi kerakyatan.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menegaskan, tidak ada lagi perdebatan terkait Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Menurutnya, jika pemerintah sudah menyamakan pikiran soal definisi terorisme, maka revisi tersebut bisa dirampungkan sebelum bulan Juni.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, tidak ada satupun fraksi yang menunda penyelesaian Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Bahkan, kata dia, fraksi di luar pemerintahan memperlambat revisi tersebut.