Airlangga Hartarto

Avtur adalah bahan bakar yang tidak disubsidi. Sehingga, harga bahan bakar tersebut tidak mengikuti pasar.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) secara resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap Jumat, dimulai pekan ini, dengan tujuan efisiensi dan penghematan.

Badan Energi Internasional (IEA) mendukung penuh upaya **efisiensi energi** di tengah krisis global akibat konflik geopolitik. Pemerintah Indonesia juga mengajak masyarakat menghemat konsumsi energi demi menjaga stabilitas pasokan nasional dan mengurangi.

Pemerintah Malaysia resmi memberlakukan kebijakan WFH bagi pegawai pemerintah mulai 15 April 2026. Langkah ini bertujuan mengurangi penggunaan bahan bakar dan menjaga keberlanjutan energi.

Anggota DPR mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan Evaluasi WFH ASN setiap Jumat, guna memastikan efektivitasnya dalam menekan polusi dan menjaga produktivitas.

Pemerintah mengambil langkah strategis dengan Realokasi Anggaran Pemerintah hingga Rp130,2 triliun untuk menghadapi dinamika ekonomi global dan mendorong efisiensi belanja kementerian/lembaga (K/L), sekaligus menjaga stabilitas fiskal nasional.

Kebijakan WFH ASN resmi diterapkan mulai 1 April 2026 setiap Jumat. Menteri KemenPANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa WFH bukan pengurangan jam kerja, melainkan upaya perbaikan tata kelola pemerintahan digital.

Pemerintah Indonesia mengambil langkah progresif dengan kebijakan baru yang mendorong Efisiensi Energi, termasuk skema kerja dari rumah (WFH) setiap Jumat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagai respons terhadap dinamika geopolitik global.

Selain membatasi kendaraan dinas, pemerintah juga mendorong penggunaan transportasi umum sebagai bagian dari transformasi budaya kerja di seluruh negeri.

Pemerintah resmi memberlakukan pembatasan pembelian BBM Subsidi jenis Pertalite dan Biosolar, dengan kuota 50 liter per hari untuk kendaraan pribadi roda empat. Kebijakan ini bertujuan memastikan distribusi energi yang tepat sasaran dan efisien.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan di balik penetapan hari Jumat sebagai hari WFH ASN, mulai berlaku 1 April 2026.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli akan segera merilis Surat Edaran (SE) mengenai imbauan Work From Home (WFH) dan Program Optimasi Energi bagi perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sebagai langkah lanju

Pemerintah Indonesia serius mendorong penerapan e-Government sebagai strategi kunci untuk meningkatkan produktivitas nasional, menghadapi dinamika global yang penuh tantangan, dan memperkuat kerja sama internasional.

Pakar ekonomi menyoroti pentingnya kebijakan efisiensi anggaran pemerintah dengan memperhatikan kesehatan belanja Kementerian/Lembaga serta pemerintah daerah untuk mencegah gangguan ekonomi dan penurunan layanan publik.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan penetapan kebijakan WFH akan dilakukan pada bulan Maret ini, dengan tujuan utama efisiensi energi dan tidak mengganggu produktivitas nasional.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan Kebijakan WFH akan diumumkan sebelum akhir Maret untuk menekan konsumsi BBM dan merespons harga energi global. Simak detail skema dan dampaknya!

Pemerintah akan mengumumkan kebijakan WFH seminggu sekali sebelum akhir Maret, sebuah langkah strategis untuk menghemat konsumsi bahan bakar minyak dan mendorong aktivitas ekonomi di tengah gejolak harga energi global.

Pemerintah Provinsi Papua belum menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat. Kebijakan WFH ini berpotensi efisien, namun Pemprov Papua menghadapi tantangan infrastruktur yang pe

Pemerintah siapkan Stimulus Ekonomi Lebaran melalui diskon transportasi, kerja jarak jauh, dan bansos. Langkah ini diharapkan mendongkrak mobilitas serta konsumsi masyarakat.

Pemerintah mengambil langkah strategis melalui kebijakan ekonomi dan WFH pasca Lebaran untuk menjaga stabilitas APBN, daya beli masyarakat, dan efisiensi energi di tengah tantangan global.