Akbar Tanjung

Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung menegaskan, partainya tidak pernah berpikir untuk mengalihkan dukungannya pada bakal calon presiden dan calo wakil presiden petahana Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin.

Charta Politika: Akbar Tandjung ketua DPR paling bagus usai era reformasi. Di bawah Akbar Tandjung, diikuti oleh ketua DPR periode 2018-2019 Bambang Soesatyo yang dinilai mempunyai kinerja yang baik dengan persentase sebesar 20,5 persen.

Nama-nama yang diusulkan masuk barisan timses adalah para politikus senior. Mereka sudah sangat berpengalaman dalam dunia politik tanah air.

Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung menyebut, Partai Golkar harus bekerja keras bila nantinya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto tidak dipilih sebagai calon wakil presiden atau cawapres Joko Widodo atau Jokowi.

Seperti halnya saat Joko Widodo atau Jokowi memilih ikut serta dalam Pilpres 2014, di mana sebelumnya menjabat sebagai Wali Kota Surakarta dua kali periode hingga jadi Gubernur DKI Jakarta. Sehingga memiliki peluang untuk menjadi presiden.

Akbar Tandjung sebut pertemuan Luhut dan Prabowo bisa jadi bahas Pilpres. Akbar merasa pertemuan tersebut wajar dilakukan karena baik Luhut maupun Prabowo telah mengenal satu sama lainnya sejak keduanya masih aktif dalam militer.

Hal ini akibat Setnov yang kembali menyandang status tersangka dalam kasus korupsi e-KTP.

"Kalau pemimpinnya di mata publik katakanlah tidak akseptabel, bisa mengakibatkan tren publik juga memberikan penilaian terhadap Golkar juga mengalami penurunan," katanya.

Akbar mengatakan, citra sebuah partai itu sangat penting. Jika partai mendapat citra baik dari publik maka peluang keterpilihan di Pemilu semakin tinggi. Namun jika memperoleh citra buruk, maka tingkat keterpilihan di Pemilu sangat kecil.

Akbar berharap kepada peserta khususnya pemuda dan mahasiswa agar memberikan hasil yang baik setelah acara selesai. Guna mewujudkan cita-cita bangsa.

Partai Golkar seharusnya tidak bisa sembarangan mencopot Yorrys. Akbar menyebut DPP memanggil Yorrys atau memberi peringatan terlebih dulu sebelum menggantinya.

Akbar Tanjung cium aroma intervensi kasus Setnov di balik surat Fadli Zon ke KPK. Dia tidak bisa memastikan bahwa tidak ada intervensi dalam surat yang ditandatangani oleh Fadli. Karena seperti yang sudah diketahui ada hubungan yang cukup erat antara Novanto sebagai Ketua DPR dan Fadli sebagai Wakil Ketuanya.

Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono meyakini Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto tak terlibat korupsi e-KTP sebagaimana yang disangkakan KPK. Karena itulah Golkar mendukung sepenuhnya langkah Setnov mengajukan praperadilan.

Sejumlah pihak menilai pemerintah Indonesia lamban dalam merespons tragedi kemanusiaan Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar. Namun bagi Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung, langkah pemerintah telah tepat dan menunjukkan kepekaan terhadap tragedi kemanusiaan tersebut.

Akbar Tanjung harap Setnov menang praperadilan, kalau kalah berdampak ke Golkar. Ketua umum Partai Golkar Setya Novanto resmi mengajukan praperadilan atas penetapannya sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek e-KTP. Sidang praperadilan akan digelar mulai 12 September.

Akbar sinyalkan perlu pergantian ketum Golkar usai Setnov tersangka. Mantan Ketum Partai Golkar ini mengatakan perubahan struktur kepemimpinan dalam tubuh partai dinilai bakal meningkatkan elektabilitas partai. Apalagi lewat mekanisme seperti musyawarah nasional yang melalui tahapan seleksi.

Pernah terseret kasus Bulog, Akbar enggan disamakan dengan Setnov. Akbar Tandjung pun enggan disamakan dengan kasus Setya Novanto. Mulai dari jenis kasus hingga dampak terhadap pemilu legislatif tahun 2004. Sebab lanjut dia, dilihat dari proses hukum yang dijalani yang berdampak pada elektabilitas Partai Golkar.

Akbar Tanjung juga menolak Munaslub saat jadi terdakwa kasus Bulog. Senior Golkar Fahmi Idris menceritakan, saat Akbar tersangka muncul juga desakan agar Golkar segera mengadakan Munaslub, untuk memilih pemimpin baru. Namun, menurut dia, hal itu ditolak oleh Akbar yang ingin tetap menjabat.

Fahmi Idris cerita kondisi Golkar saat Akbar Tanjung jadi tersangka. Bukan kali ini saja ketua umum Partai Golkar dirundung prahara korupsi. Pada 2002 lalu, sang ketum Akbar Tanjung juga ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana nonbujeter Bulog oleh kejaksaan.

Akhir Setya Novanto, seperti Akbar Tanjung atau Anas Urbaningrum? Setya Novanto terjerat kasus proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun. Akbar terjerat kasus nonbajeter Bulog yang disebut tilep Rp 40 miliar. Sementara Anas terbelit kasus proyek Hambalang. Ketiganya terbelit kasus saat berada di puncak karir politiknya.