APBD 2025

BPK Beri Opini WTP Pemprov Sulsel 2025, Soroti Catatan Penting Pengelolaan Keuangan

BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemprov Sulsel 2025, namun dengan catatan penting yang harus segera ditindaklanjuti.

Pemprov Papua Serahkan LKPD 2025 ke BPK, Wujudkan Tata Kelola Keuangan Akuntabel

Pemerintah Provinsi Papua telah melakukan penyerahan LKPD Tahun Anggaran 2025 kepada BPK Perwakilan Papua tepat waktu, menunjukkan komitmen kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Langkah ini menjadi bagian penting dalam upaya perbai

DPRD Jabar Soroti Penempatan Tenaga Kerja Pertanian Belum Sesuai Bidang, Hambat Optimalisasi Layanan

Komisi II DPRD Jabar soroti penempatan tenaga kerja di sektor pertanian yang belum sesuai bidang, menghambat optimalisasi layanan petani dan penanganan hama, serta keterbatasan anggaran operasional.

Gubernur Jabar Ancam Tak Bayar Penuh Proyek Berkualitas Buruk, Audit Ketat Menanti

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tegaskan tak akan lunasi pembayaran penuh proyek pembangunan tahun anggaran 2025 yang hasilkan kualitas rendah, pastikan audit ketat demi akuntabilitas anggaran daerah.

Pemkab Bogor Siapkan SiLPA untuk Lunasi Kewajiban Proyek APBD 2025

Pemerintah Kabupaten Bogor menyiapkan SiLPA untuk melunasi kewajiban pembayaran proyek APBD 2025 yang tertunda, mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Gubernur Jabar Ungkap Penyebab Kurang Bayar Proyek Jabar 2025 Capai Rp621 Miliar

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan alasan di balik kurang bayar proyek Jabar 2025 senilai Rp621 miliar, yang disebabkan oleh berkurangnya dana bagi hasil dari pemerintah pusat.

Realisasi PBB Temanggung Lampaui Target APBD 2025, Kesadaran Warga Diapresiasi

Realisasi Pendapatan PBB Temanggung telah melampaui target APBD 2025 dengan capaian Rp28,6 miliar, menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat membayar pajak.

Realisasi APBD Banten 2025 Lampaui Nasional, Bukti Keuangan Daerah Produktif

Realisasi APBD Banten 2025 mencatat angka di atas rata-rata nasional, menunjukkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan percepatan program prioritas. Apa rahasianya?

Trivia Anggaran: DPRD NTB Sesalkan Porsi Kecil Dana BTT Bima Dompu Hanya Rp3,65 Miliar dari Total Rp500 Miliar

Anggota DPRD NTB menyoroti alokasi Dana BTT Bima Dompu yang minim, hanya Rp3,65 miliar dari total Rp500 miliar, padahal dampak bencana sangat besar. Mengapa bisa begitu?

Terungkap! P-APBD Kota Medan 2025 Disepakati, Pendapatan Turun Rp670 Miliar

Pemerintah Kota Medan dan DPRD resmi menyepakati P-APBD Kota Medan 2025, dengan pendapatan daerah yang mengalami penurunan signifikan. Simak rincian anggaran dan prioritas pembangunan kota!

Trivia: Mengapa Realisasi APBD 2025 Penting? Wamendagri Bima Arya Desak Pemda Percepat Serapan Anggaran

Wamendagri Bima Arya mendesak pemerintah daerah (Pemda) untuk mempercepat realisasi APBD 2025 demi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Apa saja kendalanya?

Wow, Realisasi Pendapatan Daerah Kepri Tembus 67,37 Persen di 2025: Jadi Contoh Baik Nasional!

Mendagri Tito Karnavian mengapresiasi Realisasi Pendapatan Daerah Kepri 2025 yang mencapai 67,37% hingga September, menjadikannya teladan pengelolaan keuangan daerah. Bagaimana strategi Kepri?

Angka Fantastis! Perubahan APBD Sumut 2025 Turun Rp699 Miliar, Ini Alasannya

Gubernur Bobby Nasution mengumumkan Perubahan APBD Sumut 2025 menjadi Rp12,54 triliun. Penurunan signifikan ini dipicu dinamika ekonomi dan prioritas pembangunan, akankah berdampak pada masyarakat?

Trivia Anggaran: Rp500 Miliar Mengendap! Gubernur Sulteng Dorong Percepatan Penyerapan Anggaran Pemprov Sulteng 2025

Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mendesak OPD untuk segera memaksimalkan Penyerapan Anggaran Pemprov Sulteng 2025, mengingat masih ada Rp500 miliar di kas daerah yang belum terserap. Mengapa ini penting?

Mengapa KUA-PPAS 2025 Kabupaten Bekasi Berubah? Bupati Pastikan Pembangunan Sesuai Kebutuhan Warga

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Bekasi disepakati. Bupati memastikan ini demi pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan warga. Apa saja poin pentingnya?

Tahukah Anda Pentingnya KUA-PPAS? Pemkot Cirebon Pastikan Perubahan KUA-PPAS 2025 Jadi Pedoman RKA

Pemerintah Kota Cirebon memastikan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 akan menjadi pedoman utama penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Apa dampaknya bagi pembangu

Ada Apa? Rapat Finalisasi APBD Banten 2025 Ditunda Gara-gara Seruan Aksi Mahasiswa!

Pembahasan finalisasi APBD Banten 2025 di DPRD Banten ditunda mendadak. Penundaan ini terkait adanya seruan aksi dari aliansi BEM se-Banten. Apa alasan di balik keputusan ini?

Fakta Unik Gaji DPRD Kepri: Gubernur Ansar Pastikan Tak Ada Kenaikan Tunjangan di Tahun 2025!

Gubernur Kepri Ansar Ahmad menegaskan tidak ada kenaikan gaji DPRD Kepri dan tunjangan di 2025. Terungkap fakta menarik besaran tunjangan yang diterima anggota dewan. Simak selengkapnya!