apindo

"Presiden Jokowi pernah meminta kita tidak bergantung pada Dolar dan mengalihkan ke Renmimbi. Tapi kalau ditanya masyarakat pakai mata uang apa? Di pasar orang lebih percaya pegang Dolar AS."

"Ada beberapa paket kebijakan belum berjalan seperti yang diharapkan. Tapi pemerintah telah merespons dengan membuat pokja (kelompok kerja) untuk mengevaluasi kebijakan tersebut."

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mendapat info bahwa demontrasi nantinya tak hanya dilakukan Front Pembela Islam (FPI) saja, melainkan para serikat pekerja atau buruh.

Imbauan tersebut bukan tanpa alasan, sebab pada tanggal 24 November lalu, pihaknya menerima aduan aksi demo yang menyebabkan kerugian terhadap 15 industri di kawasan industri Jatake, Tangerang dan Banten.

Pengusaha harap demonstran 2 Desember tak berlaku anarkis. Kadin menghargai aksi demonstrasi yang akan dilakukan oleh masyarakat. Hanya saja, Rosan juga meminta kepada para demonstran untuk menjaga ketertiban dalam aksi demonstrasi.

Pada Jumat 4 November mendatang, ratusan orang dari sejumlah ormas akan berdemo di Jakarta. Ormas ini tak hanya dari Jakarta, melainkan sejumlah daerah lainnya. Demo ini bentuk protes sekaligus sindiran pada pihak kepolisian yang terkesan mengistimewakan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok.

"Setiap perbedaan itu adalah kekuatan kita. Jangan sampai ada perpecahan di antara kita sebab kerusuhan atau bentrok ekonomi kita akan turun bisa 5 tahun lagi nanti makin banyak orang susah kita sudah pengalaman 1998 jangan sampai terulang."

Pengusaha harap buruh tak menolak besaran kenaikan UMP 2017. Penolakan buruh melalui aksi demonstrasi akan membuat ketidakpastian iklim investasi di Tanah Air. Shinta berharap pemerintah daerah bisa mengikuti ketentuan PP 78 yang sudah ditetapkan pemerintah.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Suryadi Sasmita mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pajak. Sebab, untuk pertama kalinya pengusaha diajak untuk ikut menyukseskan program pemerintah.

Pengusaha ungkap ada WP besar menyamar jadi UMKM demi Tax Amnesty. Kecurangan ini mereka lakukan demi mendapatkan tarif tebusan rendah. Dugaan ini muncul saat dilakukan sosialisasi, para pengusaha UMKM ini justru menanyakan prosedur mengikutsertakan aset properti mereka di luar negeri.

Apindo: Harta pengusaha besar belum semua ikut Tax Amnesty. Suryadi Sasmita mengatakan para pengusaha masih meminati program Tax Amnesty atau pengampunan pajak. Ken mengungkapkan jumlah harta yang dilaporkan (deklarasi) dalam program amnesti pajak periode pertama mencapai Rp 4.500 triliun.

Periode I pengampunan pajak Tax Amnesty dengan tarif murah sebesar 2 persen akan berakhir hari ini. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani memprediksi di periode II (Oktober-Desember) akan jauh lebih kecil. Sebab, wajib pajak akan mengejar tarif yang rendah pada periode I.

Darmin sebut pengusaha tidak ikut Tax Amnesty tak bisa tidur nyenyak. Menurutnya, seseorang tak akan bisa lama-lama menyembunyikan asetnya. Maka dia mengimbau agar pengusaha di Tanah Air segera berpartisipasi dalam program Tax Amnesty.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai keberhasilan program pengampunan pajak (Tax Amnesty) mencatat sejarah baru untuk Indonesia. Meski begitu, masih banyak hal yang harus diperhatikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) untuk menyukseskan program ini.

Ketua Apindo: Hari ini, Tax Amnesty mencatatkan sejarah. Hariyadi menjelaskan indikator keberhasilan ialah target perolehan dana tebusan yang oleh pihaknya dipatok Rp 80 triliun. Sementara itu, realisasi dana tebusan yang sudah masuk per hari ini mencapai Rp 86,2 triliun.

Hingga saat ini dana repatriasi yang masuk ke Indonesia baru mencapai Rp 15,6 triliun.

Posisi Indonesia tahun ini naik ke posisi 109 dari sebelumnya di peringkat 120 dari total 189 negara.

Daya beli masyarakat terus menurun.

Saat ini sudah banyak WP kecil yang mulai berbondong-bondong mengikuti program tersebut.

"Dana Rp 1.000 triliun ini dibagi rata antara dana yang disimpan di luar negeri (dana repatriasi) dan deklarasi."