Aset Daerah

Pemerintah Kota Bandung memastikan Bandung Zoo tidak akan beroperasi selama libur Lebaran 2026, menyusul pencabutan izin lembaga konservasi dan kepatuhan pada proses hukum yang berlaku.

Mantan Sekretaris Daerah Sumatera Selatan dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi atas dugaan **penggelapan uang lahan** senilai ratusan juta rupiah, memicu pertanyaan tentang transparansi pengelolaan aset daerah.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mengusulkan pelimpahan infrastruktur jalan di Kecamatan Sepaku ke Otorita IKN. Langkah ini diharapkan mempercepat peningkatan kualitas jalan di kawasan Ibu Kota Nusantara.

Pemerintah Kabupaten Bekasi mencatat kemajuan signifikan dalam penertiban aset daerah. Sebanyak 160 pengembang perumahan telah menyerahkan lahan fasilitas sosial dan umum (fasos-fasum) demi kepentingan masyarakat.

DPRD Sigi dan Pemerintah Kabupaten Sigi sahkan Perda pengelolaan aset daerah serta pembentukan Kecamatan Sigi Kota, langkah strategis dorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) terus mengusut kasus korupsi PT GNE, menegaskan bahwa kerugian negara belum ditemukan, bukan tidak ada. Penelusuran kerugian keuangan negara masih dalam proses audit, membuat pembaca penasaran akan perkemb

Bupati Bandung Dadang Supriatna mendesak percepatan sertifikasi 1.545 bidang aset Pemkab Bandung demi kepastian hukum dan mencegah sengketa, sekaligus memenuhi penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK.

Kanwil DJKN Kalselteng berhasil menyetorkan Rp28,9 miliar hasil lelang dan BPHTB ke kas daerah Kalsel, menunjukkan kontribusi nyata dalam pengoptimalan aset daerah yang tidak produktif.

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong telah sukses mensertifikasi 699 aset tanah dan bangunan dalam sepuluh tahun terakhir. Upaya sertifikasi aset Pemkab Rejang Lebong ini krusial untuk legalitas dan mencegah sengketa, demi kepastian hukum.

Pemerintah Kabupaten Kapuas serius memperkuat pengelolaan NSD Rusun Kapuas untuk memastikan aset daerah tertib, terarah, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencetak sejarah dengan meraih rekor MURI untuk sertifikasi aset DKI Jakarta terbanyak se-Indonesia, mencapai 3.922 sertifikat senilai Rp102 triliun.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan masih banyak aset daerah dobel klaim dan belum tersertifikasi, berpotensi menimbulkan masalah hukum. Hal ini mendorong percepatan penertiban aset.

Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap 152 unit kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) untuk memastikan kesesuaian fisik dan penggunaan anggaran pemeliharaan.

Pemerintah Kabupaten Sigi memastikan pembangunan gedung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di lahan sekolah tidak akan mengganggu KBM. Bupati Sigi menjelaskan prosedur penggunaan lahan aset daerah ini untuk KDMP Sigi.

Pemerintah Kabupaten Bekasi kembali memperingatkan seluruh pengembang perumahan untuk segera menyerahkan lahan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum), guna optimalisasi pembangunan dan kenyamanan warga di wilayah Bekasi.

Anggota dewan mendesak percepatan Digitalisasi Aset Pemprov Jatim untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih minim, di tengah potensi aset triliunan rupiah yang belum tergarap optimal.

Pemerintah Kabupaten Magetan berhasil mengamankan 11 sertifikat aset daerah senilai Rp2,5 miliar melalui kerja sama dengan Kejaksaan Negeri, menandai langkah penting dalam upaya Sertifikasi Aset Daerah Magetan demi kemaslahatan masyarakat.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil langkah radikal dengan menggabungkan puluhan BUMD Jabar menjadi satu Super Holding pekan depan, bertujuan menghentikan praktik BUMD hantu dan intervensi politik.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah melakukan optimalisasi stadion untuk UMKM, menjadikannya pusat ekonomi baru dan penggerak ekosistem sepak bola yang berkelanjutan.

Pengesahan Perda Pengelolaan Barang Daerah DKI Jakarta diharapkan mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemanfaatan aset, sekaligus meningkatkan akuntabilitas pemerintahan.