Aziz Syamsuddin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin sebagai tersangka, Sabtu (25/9).

Namun, Ali bergeming saat diminta konfirmasi mengenai status Azis saat dilakukan proses penjemputan paksa.

Azis mengaku masih menjalani isolasi mandiri akibat sempat berinteraksi dengan seseorang yang dinyatakan positif Covid-19.

Azis diperiksa terkait dengan penyidikan kasus dugaan suap dalam penanganan perkara korupsi oleh KPK di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung.

Firli mengharapkan Azis dapat memenuhi panggilan penyidik.

Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM DPP Partai Golkar Supriansa mengaku belum mengetahui status Wakil Ketua DPR RI Fraksi Golkar Azis Syamsudin terkait kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Agus Susanto adalah rekan Stepanus Robin yang sejak Agustus 2020 membantu Robin untuk mengantar Robin ke sejumlah tempat, termasuk untuk mengurus sejumlah perkara di KPK.

Adies menegaskan, pihaknya tidak ingin berandai-andai terkait kasus Azis Syamsuddin dan penggantinya nanti. "Jadi begini kami sekali lagi di Golkar kan tidak mau berandai-andai ya, tidak mau berandai-andai. Kita tunggu saja," tegasnya.

Robin dan Maskur Husain sepakat untuk mengurus kasus yang melibatkan Azis Syamsudin dan Aliza Gunado tersebut asal diberi imbalan uang sejumlah Rp2 miliar dari masing-masing yaitu Azis Syamsudin dan Aliza Gunado dengan uang muka sejumlah Rp300 juta.

Firlu berjanji, pada saat yang tepat KPK pasti memberikan penjelasan secara utuh setelah pengumpulan keterangan dan barang bukti sudah selesai.

Menurut Ali, analisis diperlukan untuk mendapatkan kesimpulan apakah keterangan saksi saling terkait dengan alat bukti lain sehingga membentuk fakta hukum untuk dikembangkan lebih lanjut.

Terlebih, Dia menyebut, putusan etik Dewan Pengawas (Dewas) KPK bisa dijadikan bukti memperkuat kasus dugaan keterlibatan Robin dan Azis Syamsuddin dalam suap dengan Syahrial.

Firli menyatakan saat ini pihaknya tengah mengumpulkan bukti-bukti terkait kasus suap Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial yang menyeret Azis.

Ia bilang, biasanya proses terhadap anggota dewan yang berkaitan dengan kasus hukum harus menunggu proses di aparat penegak hukum terkait. Sehingga MKD tidak bisa langsung memproses Azis.

Dasco menyebut, agenda rapat paripurna ialah pandangan fraksi-fraksi atas penyampaian pemerintah terhadap kerangka ekonomi makro (KEM). Serta pokok pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2022.

Ali merespons Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) yang menilai pembebastugasan 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) mempengaruhi penanganan kasus-kasus korupsi di KPK.

Ali menambahkan, penggeledahan dilakukan di tiga lokasi berbeda di wilayah Jakarta Selatan. Ali mengonfirmasi, ada sejumlah barang diamankan terkait kasus yang tengah diusut.

Selain Azis, KPK juga mencegah dua orang lainnya ke luar negeri.

MKD disebut telah memberi surat tugas kepada kepala bagian sekretariat MKD DPR untuk mendampingi jika nanti KPK menggeledah ruangan Azis di Gedung Nusantara III DPR.

Aduan itu sedang diperiksa kelengkapan syarat formil di sekretariat MKD. Pengadu punya waktu melengkapi persyaratan dalam waktu 14 hari.