Bambang Soesatyo

Wasekjen Golkar Dave Laksono mengatakan, Bambang Soesatyo dan pendukung bakal diakomodir oleh kepengurusan Airlangga Hartarto mendatang. Termasuk orang-orang Bamsoet yang digeser dalam alat kelengkapan dewan di DPR.

Komite Pemilihan Munas Golkar Maman Abdurahman mengatakan, pihaknya sampai hari ini belum menerima surat resmi dari Bambang Soesatyo atau Bamsoet terkait mundur dari pencalonan Ketum.

Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyatakan tak jadi bertarung di Munas Golkar yang akan dibuka malam ini, Selasa (3/12) sekitar pukul 19.00 WIB. Bamsoet memutuskan hal itu setelah bertemu dengan Airlangga Hartarto, Aburizal Bakrie dan Luhut Panjaitan di Kantor Kemenko Kemaritiman.

Jelang pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar, Bambang Soesatyo menyatakan mundur dalam kontestasi pemilihan ketua umum Partai Golkar. Alasannya demi menjaga soliditas partai berlambang pohon beringin.

Bambang Soesatyo (Bamsoet) mundur dari persaingan bakal calon ketua umum Partai Golkar. Loyalis Bamsoet, Darul Siska belum mengetahui alasan Bamsoet mundur.

"Saya kira Pak Bambang Soesatyo mungkin mendengarkan masukan para senior, tadi malam kan datang Pak Akbar, Pak Aburizal, Pak Agung Laksono datang, Pak Luhut juga datang, kan semua suaranya bagaimana ini diselesaikan dengan musyawarah mufakat," ucapnya.

Bamsoet menjelaskan, setelah mengamati perkembangan Munas Golkar yang semakin panas. Kedua situasi nasional yang memerlukan situasi politik yang kondusif dan menjaga harapan mempertahankan pertumbuhan ekonomi atas ancaman ekonomi global.

Bambang Soesatyo (Bamsoet) memutuskan untuk mundur dari pencalonan ketua umum di Munas Golkar. Hal itu dilakukan usai menggelar pertemuan dengan Airlangga Hartarto, Luhut Panjaitan dan Aburizal Bakrie (Ical).

Ketua DPP Golkar Bidang Ekokraf Ricky Rachmadi mengatakan, seharusnya Bamsoet tidak perlu memaksakan maju. Sebab, telah memiliki komitmen atau janji saat menuju Ketua MPR bahwa dirinya tidak akan bersaing memperebutkan Ketua Umum Golkar dengan Airlangga, yang total telah secara penuh mendukungnya menjadi Ketua MPR RI.

"Ini harus disatukan kembali, ini kekuatan besar yang harus disatukan kembali. Kalau Soksi jelas hanya satu didirikan Pak Suhadirman," tuturnya.

Bambang Soesatyo (Bamsoet) resmi maju jadi Caketum Golkar setelah mengembalikan formulir pendaftaran. Bamsoet bakal mengkolaborasikan pola kepemimpinan Akbar Tanjung dan Aburizal Bakrie jika terpilih jadi ketum beringin.

"Karena anggota dan kader-kadernya tidak digaji, tidak menerima imbalan apapun, ini adalah kerja sukarela, kerja-kerja politik. Sehingga pendekatannya pun berbeda, tidak pendekatan kekuasaan dan intimidatif," kata Bamsoet.

Happy Bone yakin presiden tidak keberatan Airlangga maju ketum beringin. Apalagi sampai minta izin tertulis.

Doli menilai langkah Airlangga tersebut positif dan wajar jelang Munas. Komunikasi terkait visi dan program-program kerja memang sudah selaiknya dilakukan oleh calon Ketum.

Bamsoet Minta Kader Golkar Bertekad Akhiri Kepemimpinan Intimidatif. Bamsoet melanjutkan, retak dalam tubuh Golkar selalu bermuara pada perilaku kepemimpinan intimidatif yang ternyata belum bisa dieliminasi oleh partai. Dalam konteks demokratisasi tata kelola partai, lanjutnya, Golkar praktis stagnan.

Loyalis Airlangga membantah kubu Bambang Soesatyo yang terus menyerang calon ketum petahana dengan tudingan mengumpulkan pengurus DPD dan memaksa mereka untuk mendukungnya dalam musyawarah nasional.

Menjelang pelaksanaan Munas X Partai Golkar, Kubu Bambang Soesatyo mendesak Ketum Airlangga Hartarto meminta izin tertulis dari Presiden Joko Widodo untuk maju jadi caketum Golkar. Ini demi menjaga kepatutan atau fatzun pemerintah sekaligus menjaga kehormatan kepala negara.

Kubu Bambang Soesatyo menuding kubu Airlangga Hartarto kembali mengumpulkan DPD II di Bali untuk kepentingan Munas Golkar. Mereka menyebut Airlangga memaksa DPD II mendukungnya sebagai caketum Golkar. Di mata mereka, kubu Airlangga tidak menghargai proses demokrasi.

Pendukung Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta kubu Airlangga Hartarto menghentikan intimidasi terhadap pengurus DPD I dan II untuk kepentingan Munas Partai Golkar. Banyak pengurus DPD yang mengaku diancam dicopot jika tidak mendukung Airlangga.

"Tidak tepat rasanya kalau perselisihan internal partai itu dibawa ke dalam jalur hukum. Di dalam UU partai politik kan tegas disebutkan bahwa Partai Golkar telah memiliki Mahkamah Partai dan Mahkamah Partai itu putusannya adalah final dan mengikat," kata Ketua DPP Partai Golkar sekaligus loyalis Airlangga, Ace Hasan.