Bambang Widjojanto

Mantan Wamenkum HAM dan mantan Komisioner KPK itu mengaku sedari awal hanya mendampingi Ketua Umum HIPMI dalam proses praperadilan.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengkritik keputusan Bambang Widjojanto sebagai pengacara tersangka suap, Mardani H Maming. Dia menyebut, secara etika apa yang dilakukan Bambang tidak tepat.

Sebagai informasi Bambang Widjojanto menjadi salah satu tim kuasa hukum politikus PDIP sekaligus Bendahara Umum (Bendum) PBNU Mardani Maming. Maming merupakan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu periode 2010-2018.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan menghormati keputusan Bambang Widjojanto.

Gembong menilai, mundurnya Bambang karena tekanan publik. Bukan tekanan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Diketahui, Bambang Widjojanto mengaku mundur sebagai salah satu anggota TGUPP karena ingin fokus dalam perkara praperadilan untuk kliennya Mardani Maming.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengaku, belum mengetahui mengenai keputusan Bambang tersebut.

Ahmad menyebut, meski Bambang sudah tidak menjabat sebagai pimpinan KPK, namun antara KPK dan Bambang masih memiliki hubungan hukum.

Hal itulah yang melatarbelakangi pengajuan praperadilan ke PN Jakarta Selatan pada 27 Juni 2022 lalu.

Bambang Widjojanto dan Denny Indrayana menjadi kuasa hukum Mardani Maming berdasarkan penunjukan PBNU.

Mantan Pimpinan KPK Bambang Widjojanto menyayangkan diterjunkannya aparat gabungan TNI-Polri tersebut. Dia menilai diterjunkannya aparat gabungan menunjukkan rasa takut yang berlebihan dari Firli Bahuri cs.

Dia menilai BW salah sasaran dan tidak sepantasnya untuk menuduh Jokowi dalam kisruh partai berlambang mercy. Menurut Ngabalin pernyataan BW menyesatkan.

Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengungkap anggota tim tersebut. Pertama ada Bambang Widjojanto, serta dari internal Demokrat, Mehbob, Muhajir, Yandri Sudarso, Santoso.

Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto turut mendampingi Partai Demokrat melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait Kongres Luar Biasa (KLB). Bersama sejumlah pengacara dari Demokrat, tim 13 orang ini melakukan gugatan atas dugaan upaya perlawanan hukum.

"Menyadari dan insyaf pada amanah yang berat yang harus ditanggung Pimpinan KPK, jauh lebih bermakna bagi upaya pemberantasan korupsi."

"Kalau hanya memetakan masalah dan memetakan temuan, itu sebenarnya kerjaan peneliti. Tetapi kalau pekerjaannya advokat atau penegak hukum dia akan menemukan apakah tindakan itu dilakukan secara sengaja atau kelalaiannya,"

Bambang mempertanyakan diamnya Komjen Firli Bahuri cs di saat banyak pihak yang mengkritisi tuntutan 1 tahun terhadap terduga penyerangan Novel. Bahkan, Novel sendiri tak tinggal diam melihat peradilan di PN Jakarta Utara.

Pintu masuk untuk membongkar mafia peradilan tersebut, menurut Bambang, juga tampak dari keikutsertaan keluarga Nurhadi dalam perkara korupsi ini, yaitu keterlibatan istrinya Tin Zuraida dan menantunya Rezky Herbiyono.

Pun diduga jabatan itu punya kepentingan meloloskan calon hakim agung. Nurhadi tidak bisa dipandang hanya pada kasus Rp 46 miliar.

Hal itu dijelaskan Novel saat ditanyakan Saor mengenai alasan BW turut bicara penangkapan Nurhadi.