Bank Tanah

Badan Bank Tanah gencar laksanakan Reforma Agraria, strategi krusial mencegah kesenjangan lahan antara dunia usaha dan masyarakat demi pemerataan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan rakyat.

Badan Bank Tanah menyelenggarakan pelatihan pertanian dan peternakan terintegrasi di Cianjur, Jawa Barat, untuk mendorong pemanfaatan lahan secara optimal dan memperkuat implementasi Reforma Agraria bagi warga penerima Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

Bank Tanah aktif mendampingi warga terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN) di Penajam Paser Utara untuk mengelola lahan Reforma Agraria, memberikan bibit buah dan pendampingan demi peningkatan ekonomi.

Badan Bank Tanah menargetkan penyerahan sertifikat hak pakai (SHP) lahan reforma agraria di Penajam Paser Utara tuntas 2026, memastikan kepastian hukum dan ekonomi bagi warga terdampak IKN.

Bank Tanah dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara meneken Nota Kesepahaman untuk mengoptimalisasi 273 ribu hektare lahan. Langkah ini diharapkan mempercepat pembangunan daerah dan mengoptimalkan potensi ekonomi Maluku Utara.

Ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia mencapai rasio Gini 0.78. Reformasi Agraria menjadi solusi krusial untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan, menanti keberanian politik.

Badan Bank Tanah mengelola 16 hektar lahan di Jawa Tengah, tersebar di empat kabupaten, untuk kepentingan strategis nasional termasuk perumahan MBR dan pendidikan. Bagaimana proses Pengelolaan Lahan Bank Tanah Jawa Tengah ini dilakukan?

Gubernur Kaltim meminta Bank Tanah memitigasi risiko pengelolaan lahan di daerah. Ketahui mengapa koordinasi pusat-daerah dan perlindungan hak masyarakat menjadi kunci penting.

Bupati Penajam Paser Utara mendesak percepatan penyelesaian hak warga terdampak PSN penunjang IKN melalui Program Reforma Agraria IKN. Mengapa proses ini tak kunjung tuntas?

Pemeriksaan bertujuan untuk menilai apakah pengelolaan sertifikasi tanah dan PNBP.

Inisiatif ini berasal dari Bank Tanah setelah mendapat masukan dari berbagai pihak.

Badan Bank Tanah resmi terbentuk pada 2021 melalui terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraan.

Investor Jepang bisa jadi salah satu yang tepat dalam pengembangan Penajam Eco City.

Bank Tanah merupakan Badan Khusus yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat yang diberi kewenangan khusus untuk mengelola tanah.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi menyuntikkan modal sebesar Rp500 miliar ke Bank Tanah. Bank Tanah merupakan badan yang jadi amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah, Pasal 3 tertulis bahwa bank tanah memiliki 6 fungsi yaitu perencanaan, perolehan tanah, pengadaan tanah, pengelolaan tanah, pemanfaatan tanah, dan pendistribusian tanah.

Besaran gaji pejabat Bank Tanah terbesar didapat oleh Kepala Badan Pelaksana Bank Tanah, yakni Rp135 juta yang dibayarkan setiap bulan.

Besaran gaji Kepala Bank Tanah sebesar 100 persen, sementara Deputi Badan Pelaksana sebesar 90 persen dari gaji Kepala Badan Pelaksana.

Jika kedua regulasi itu selesai, maka pihaknya akan segera menunjuk pengurus bank tanah. Nanti, hadirnya bank tanah dapat menyelesaikan masalah – masalah jangka pendek dan jangka panjang.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional siap meluncurkan dan mengoperasikan Bank Tanah pada 2021 ini. Untuk itu, dua Peraturan Presiden (Perpres) kini tengah disusun.