Bawaslu

Adapun yang diadukan adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat, Agus Tomi, bersama dua anggotanya Kadarsyah dan Cecep Ramdani.

Akibat tak ada pembatasan, ada doorprize berupa tiket umrah gratis.

Bawaslu mencatat hingga 2 Mei 2025 telah menerima 308 laporan dugaan pelanggaran pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024.

Daerah dengan jumlah laporan terbanyak berada di Lawang, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Bengkulu Selatan.

Tito meminta pada KPU dan Bawaslu serta KPUD, agar tidak mengajukan anggaran APBD untuk PSU dengan nominal yang tinggi.

Bagja memastikan pihaknya tak memberikan bantuan hukum terhadap RNF.

Komisi II DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, KPU, Bawaslu dan DKPP, Senin (10/3).

Keduanya membagi dari awal uang yang cair dengan alasan biaya operasional

Adie menilai, jika pengawasan Bawaslu berjalan dengan lancar maka PSU tak mungkin terjadi.

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan ingin mempertahankan status KPU dan Bawaslu sebagai lembaga permanen.

Frederik Fransiskus Baba menganggap pernyataan tersebut sebagai bentuk pelanggaran berat yang mencampuradukkan agama dengan politik.

Ia berpendapat bahwa format konten video pendek di TikTok memudahkan penonton untuk memahami pesan dengan cepat.

Pemanggilan tersebut berkaitan dengan dugaan pelibatan ketiganya dalam kampanye dan politisasi SARA.

Bawaslu menyebut, menurunnya partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta harus menjadi refleksi bersama.

meminta pihak yang merasa dirugikan atas keputusan KPU yang melakukan diskualifikasi agar menempuh upaya hukum.

Bawaslu melaporkan sudah menerima 1.500 laporan dugaan pelanggaran Pilkada 2024 per 1 Desember.

Dengan adanya penurunan partisipasi masyarakat pada Pilkada tersebut. Maka, perlu dilakukannya refleksi hingga evaluasi.

Berdasarkan aturan, untuk Pilkada yang dimenangkan oleh kotak kosong maka akan dilakukan Pemilu ulang di tahun depan.

Bawaslu menyebut angka tersebut menjadi bukti banyaknya upaya pelanggaran aturan di Pilkada serentak 2024, yang sudah dilakukan pencegahan.

Jenis pelanggaran berdasarkan laporan dan temuan seperti dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).